Sistem Cloud Nutanix Dipercaya Bisa Ciptakan E-Governance di Indonesia
loading...
Ilustrasi penggunaan teknologi digital pada segala bidang di Indonesia. FOTO Ilustrasi/ IST
A
A
A
JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong agar semua layanan manajemen berbasis data di seluruh instansi pemerintah terintegrasi dan berbasis digital.
Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) sudah memiliki sistem informasi pemerintah daerah, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) melalui Nutanix, untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.
Dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri, Asmawa Tosepu, tata kelola data sangat penting baginya dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik.
"Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat,” jelasnya.
31 anak muda pamer 12 solusi inovatif untuk masalah di dunia nyata
Ditambahkan Asmawa, dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini pihaknya memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis.
"Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sebelumnya, lingkungan terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi.
Kemendagri mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.
Asmawa menjelaskan, ini adalah awal perjalanan Kemendagri bersama Nutanix, dan pihaknya sangat gembira melihat manfaat-manfaat baru yang didapatkan.
"Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami: mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin,” tandasnya.
Terkait hal ini, Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) sudah memiliki sistem informasi pemerintah daerah, yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SPID) melalui Nutanix, untuk 542 wilayah pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
Selain meningkatkan agility, resiliensi, dan performa sistem mereka, Kemendagri juga dapat menyertakan 99% dari seluruh target provinsi mereka dalam waktu kurang dari setahun.
Dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) di Kemendagri, Asmawa Tosepu, tata kelola data sangat penting baginya dan ada peluang nyata menggunakan data untuk mengambil kebijakan yang lebih cerdas. Sudah jelas bahwa transparansi informasi publik akan meningkatkan kepercayaan publik.
"Sejak menggunakan Nutanix, sangat mudah bagi pemangku kepentingan (seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan instansi) untuk menarik data secara cepat dan akurat,” jelasnya.
31 anak muda pamer 12 solusi inovatif untuk masalah di dunia nyata
Ditambahkan Asmawa, dengan platform Nutanix di inti infrastruktur TI, kini pihaknya memiliki skalabilitas, platform berperforma tinggi dan memiliki kapabilitas yang tinggi, untuk mengeksekusi berbagai workflow yang lebih besar secara lebih sistematis.
"Selain itu, agility dan fleksibilitas teknologinya adalah hal-hal yang kami anggap sangat luar biasa. Kombinasi ini meningkatkan kualitas layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Sebelumnya, lingkungan terkotak-kotak (silo) dan cukup rumit untuk melakukan harmonisasi dengan skema dan metadata yang kapasitasnya sangat besar. Belum lagi standardisasi kode referensi yang berbeda-beda sehingga menyebabkan kurangnya transparansi serta tidak mampu meningkatkan kapasitas secara efektif.
Mengelola 542 wilayah pemerintahan (34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota) di seluruh Indonesia dalam kondisi skalabilitas yang rendah merupakan hal yang sulit. Tim TI kesulitan untuk menangani integrasi data, menjaga uptime dan kualitas layanan publik tetap tinggi.
Kemendagri mendesak berbagai instansi di bawahnya untuk memastikan interoperabilitas data, dan solusi cloud yang scalable untuk memfasilitasi integrasi perencanaan, budgeting, dan reporting di semua tingkat pemerintah daerah.
Asmawa menjelaskan, ini adalah awal perjalanan Kemendagri bersama Nutanix, dan pihaknya sangat gembira melihat manfaat-manfaat baru yang didapatkan.
"Dengan memberikan kendali yang lebih besar terhadap infrastrutur cloud kami, Nutanix membantu mewujudkan misi utama kami: mengimplementasikan e-governance guna mengatasi korupsi di pemerintahan provinsi di Indonesia dan menyediakan layanan yang lebih baik semaksimal mungkin,” tandasnya.
(wbs)
Lihat Juga :
