Menkominfo: Masyarakat Harus Siap Hidup Berdampingan dengan Covid-19
Rabu, 01 September 2021 - 19:01 WIB
loading...
Ilustrasi Virus COVID-19. FOTO/ IST
A
A
A
JAKARTA - Pandemi COVID-19 telah berlangsung kurang lebih 1,5 tahun sejak pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu.
World Health Organization (WHO) dan banyak negara, termasuk Indonesia telah bersepakat, bahwa langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan virus corona secara jangka panjang harus disiapkan. BACA JUGA - Banyak yang Gila! China Tegaskan Main Game Lebih Bahaya dari Narkoba
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, sambil terus mengevaluasi penerapan PPKM Berlevel, pemerintah menyusun dan menerapkan sejumlah protokol kesehatan sebagai bagian dari strategi ke arah sana.
Tujuannya, agar masyarakat dapat menyeimbangkan kehidupan yang sehat namun juga tetap berdaya dalam kegiatan ekonomi dan
sosial.
"Panduan protokol kesehatan dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat, mengingat COVID-19 diperkirakan tidak hilang dalam waktu cepat," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (1/9/2021).
Saat ini, kata Johnny, pemerintah memprioritaskan pelaksanaan protokol kesehatan di ruang/fasilitas publik, seperti tempat perdagangan. transportasi publik, destinasi pariwisata, kantor/pabrik, lokasi ibadah dan keagamaan, serta tempat pendidikan.
Penyusunan protokol kesehatan di masing-masing ruang/fasilitas publik melibatkan pihak pemangku kepentingan terkait. Setiap protokol kesehatan didasarkan pada 3 standar, yaitu standar jumlah, aktivitas, dan perilaku.
Selain protokol kesehatan, selanjutnya pemerintah juga meningkatkan implementasi berbagai strategi pengendalian pandemi, seperti:
• Deteksi: meningkatkan tes epidemiologi, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak,
surveilans genomik di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan kasus.
• Terapeutik: konversi TT 30-40% dari total kapasitas RS, mengerahkan Tenaga Kesehatan cadangan, pengetatan syarat masuk RS, meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat.
• Vaksinasi: peningkatan alokasi vaksin di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, penambahan sentra vaksinasi, menjadikan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan dan di ruang publik, percepatan vaksinasi bagi kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid.
“Pemerintah mengharapkan dukungan masyarakat, dengan cara terus disiplin
protokol kesehatan, ikut vaksinasi, dan mempersiapkan diri menuju tatanan hidup baru, yakni hidup bersama Covid-19 ," pungkasnya.
World Health Organization (WHO) dan banyak negara, termasuk Indonesia telah bersepakat, bahwa langkah-langkah untuk hidup berdampingan dengan virus corona secara jangka panjang harus disiapkan. BACA JUGA - Banyak yang Gila! China Tegaskan Main Game Lebih Bahaya dari Narkoba
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, sambil terus mengevaluasi penerapan PPKM Berlevel, pemerintah menyusun dan menerapkan sejumlah protokol kesehatan sebagai bagian dari strategi ke arah sana.
Tujuannya, agar masyarakat dapat menyeimbangkan kehidupan yang sehat namun juga tetap berdaya dalam kegiatan ekonomi dan
sosial.
"Panduan protokol kesehatan dimaksud merupakan dasar tatanan hidup baru bagi masyarakat, mengingat COVID-19 diperkirakan tidak hilang dalam waktu cepat," ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (1/9/2021).
Saat ini, kata Johnny, pemerintah memprioritaskan pelaksanaan protokol kesehatan di ruang/fasilitas publik, seperti tempat perdagangan. transportasi publik, destinasi pariwisata, kantor/pabrik, lokasi ibadah dan keagamaan, serta tempat pendidikan.
Penyusunan protokol kesehatan di masing-masing ruang/fasilitas publik melibatkan pihak pemangku kepentingan terkait. Setiap protokol kesehatan didasarkan pada 3 standar, yaitu standar jumlah, aktivitas, dan perilaku.
Selain protokol kesehatan, selanjutnya pemerintah juga meningkatkan implementasi berbagai strategi pengendalian pandemi, seperti:
• Deteksi: meningkatkan tes epidemiologi, meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak,
surveilans genomik di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan kasus.
• Terapeutik: konversi TT 30-40% dari total kapasitas RS, mengerahkan Tenaga Kesehatan cadangan, pengetatan syarat masuk RS, meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat.
• Vaksinasi: peningkatan alokasi vaksin di daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi, penambahan sentra vaksinasi, menjadikan kartu vaksin sebagai syarat perjalanan dan di ruang publik, percepatan vaksinasi bagi kelompok rentan, lansia, dan orang dengan komorbid.
“Pemerintah mengharapkan dukungan masyarakat, dengan cara terus disiplin
protokol kesehatan, ikut vaksinasi, dan mempersiapkan diri menuju tatanan hidup baru, yakni hidup bersama Covid-19 ," pungkasnya.
(wbs)
Lihat Juga :
