Ekonomi dan SDM Digital Bisa Bantu Ekonomi Indonesia Tumbuh
Senin, 21 Desember 2020 - 03:25 WIB
loading...
A
A
A
“Kuartal III dan IV, mulai ada perbaikan. Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang besar dan perguruan tinggi dapat mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital ekonomi ,” tutur Roy dalam talkshow yang diselenggarakan di Kampus UKI Cawang ini.
Dosen FEB UKI ini menjelaskan, pemberian vaksin COVID-19 secara gratis akan memberikan dampak positif bagi keadaan psikologis masyarakat. Peran serta seluruh elemen masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki kekuatan keanekaragaman hayati yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Diprediksi di tahun 2021, investasi akan semakin meningkat,” klaim Roy.
Di tengah pandemik, DPR masih mampu menghadirkan produk hukum baru termasuk Omibus Law yang ramah investor. Dari 11 undang-undang di tahun 2020, tujuh di antaranya adalah undang-undang yang berkaitan dengan hukum ekonomi atau bisnis.
Di kesempatan sama, akademisi Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, juga menegaskan pentingnya pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum. “Sarana penolakan undang-undang harus dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kesenjangan sosial harus diperkecil dan Indonesia harus menjadi negara yang lebih berkepastian hukum,” kata Hulman.
Dosen FEB UKI ini menjelaskan, pemberian vaksin COVID-19 secara gratis akan memberikan dampak positif bagi keadaan psikologis masyarakat. Peran serta seluruh elemen masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Indonesia memiliki kekuatan keanekaragaman hayati yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Diprediksi di tahun 2021, investasi akan semakin meningkat,” klaim Roy.
Di tengah pandemik, DPR masih mampu menghadirkan produk hukum baru termasuk Omibus Law yang ramah investor. Dari 11 undang-undang di tahun 2020, tujuh di antaranya adalah undang-undang yang berkaitan dengan hukum ekonomi atau bisnis.
Di kesempatan sama, akademisi Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, juga menegaskan pentingnya pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum. “Sarana penolakan undang-undang harus dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kesenjangan sosial harus diperkecil dan Indonesia harus menjadi negara yang lebih berkepastian hukum,” kata Hulman.
Lihat Juga :
