Ekonomi dan SDM Digital Bisa Bantu Ekonomi Indonesia Tumbuh

JAKARTA - Pembatasan kegiatan akibat COVID-19 tidak menghalangi Universitas Kristen Indonesia (UKI) berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Menggunakan platform video conference Zoom dan berbagi video YouTube (YouTube Official UKI Jakarta), kampus mengadakan Outlook Indonesia 2021. (Baca juga: UU Cipta Kerja Jadi Magnet Amazon dan Tesla Masuk Sektor Ekonomi Digital )

Pertumbuhan perekonomian tahun depan menjadi harapan semua pihak di tengah pandemik. Agar bisa mewujudkannya, semua elemen masyarakat perlu saling bahu-membahu menopang pertumbuhan di Indonesia.

Untuk itu, UKI menggelar talkshow bertajuk “Outlook Indonesia 2021: Peluang dan Tantangan di Bidang Ekonomi, Sosial-Politik, dan Hukum” dengan menghadirkan para pimpinan dan akademisi UKI sebagai narasumber.

Dialog dimulai dengan paparan Prof Roy Sembel -seorang pakar ekonomi dan keuangan, Dosen FEB UKI. Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menguat di tahun 2021, dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 3-5%.

Roy menjelaskan, selama masa pandemik pada triwulan pertama ekonomi Indonesia masih tumbuh 2,97% secara year on year. Namun memasuki kuartal kedua, ekonomi Indonesia mengalami penurunan di angka -5,32% secara year on year.

“Kuartal III dan IV, mulai ada perbaikan. Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang besar dan perguruan tinggi dapat mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital ekonomi ,” tutur Roy dalam talkshow yang diselenggarakan di Kampus UKI Cawang ini.

Dosen FEB UKI ini menjelaskan, pemberian vaksin COVID-19 secara gratis akan memberikan dampak positif bagi keadaan psikologis masyarakat. Peran serta seluruh elemen masyarakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Indonesia memiliki kekuatan keanekaragaman hayati yang berpotensi dapat menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi masyarakat. Diprediksi di tahun 2021, investasi akan semakin meningkat,” klaim Roy.

Di tengah pandemik, DPR masih mampu menghadirkan produk hukum baru termasuk Omibus Law yang ramah investor. Dari 11 undang-undang di tahun 2020, tujuh di antaranya adalah undang-undang yang berkaitan dengan hukum ekonomi atau bisnis.

Di kesempatan sama, akademisi Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, juga menegaskan pentingnya pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum. “Sarana penolakan undang-undang harus dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kesenjangan sosial harus diperkecil dan Indonesia harus menjadi negara yang lebih berkepastian hukum,” kata Hulman.

Dijelaskannya, kemajuan penegakan hukum sudah banyak terjadi seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui e-court dan gugatan sederhana.

Sementara itu, pakar hubungan internasional UKI, Angel Damayanti, pun mewajibkan kondisi Indonesia yang aman agar lebih kondusif dan investor asing dapat masuk ke Indonesia. Suara rakyat, tegas dia, harus benar-benar terwakili di pemerintah. (Baca juga: Daftar Smartphone dengan Pengisian Baterai Tercepat di Tahun 2020 )

“Civil Society berperan penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan terhadap badan eksekutif dan legislatif. Universitas Kristen Indonesia aktif terlibat dalam perumusan undang-undang Omnibus Law. Pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan di lingkungan Cawang, Jakarta Timur, untuk mengedukasi masyarakat,“ kata Angel yang juga menjabat sebagai Dekan Fisipol UKI saat ini.