Rumah.com Sebut Ini Dampak UU Cipta Kerja Terhadap Industri Properti
Rabu, 21 Oktober 2020 - 19:36 WIB
loading...
A
A
A
"Angka kenaikan tahunan pada kuartal kedua 2020 ini masih lebih kecil dibandingkan rata-rata kenaikan apartemen secara tahunan yakni sebesar 5%," ujarnya.
Sementara pada sisi suplai properti, Rumah.com Indonesia Property Market Index –Suplai (RIPMI-S) pada kuartal Q2 2020 berada pada angka 131,6 atau naik 21% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikkan pada kuartal kedua ini tampaknya sebagai kompensasi di mana suplai pada kuartal sebelumnya tertahan dan turun sebesar 5% (QoQ) pada kuartal pertama 2020.
Indeks suplai apartemen juga mencatat adanya kenaikan. Yakni, berada pada angka 106,6 atau naik 12% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Marine mengklaim, data Rumah.com Indonesia Property Market Index (RIPMI) memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk mengetahui dinamika yang terjadi di pasar properti di Indonesia. Sebab hasil analisis dari 400.000 listing properti dijual dan disewa dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 17 juta halaman yang dikunjungi setiap bulan, dan diakses oleh lebih dari 5,5 juta pencari properti setiap bulannya.
Marine menambahkan, UU Cipta Kerja juga mengamanahkan agar pemerintah mendirikan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Badan ini bertujuan agar mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus mengatasi backlog atau minimnya pasokan dibandingkan dengan kebutuhan rumah murah. Selain mempercepat penyediaan perumahan, lembaga baru ini juga akan mengelola dana konversi hunian berimbang yang kemudian akan dimanfaatkan untuk membangun rumah susun umum di wilayah perkotaan.
Diharapkan penyediaan rumah bagi MBR bisa dipacu setelah dibentuk badan ini sehingga backlog perumahan bisa segera diselesaikan. “Masyarakat berpenghasilan rendah saat ini memang sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam kepemilikan rumah,” tambahnya.
Perhatian khusus dari pemerintah terhadap MBR juga tercermin dari hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2020. Yakni, sekitar 36% responden MBR menyatakan kepuasannya terhadap langkah pemerintah menstabilkan pasar properti nasional. Sementara MBR yang menyatakan ketidakpuasannya hanya sejumlah 19% responden.
agi masyarakat atau pekerja kelas menengah yang belum memiliki rumah perlu mendapatkan perhatian sendiri dari pemerintah. Karena berbagai fasilitas atau kebijakan pemerintah selama ini belum berpihak kepada kelas menengah.
Sementara pada sisi suplai properti, Rumah.com Indonesia Property Market Index –Suplai (RIPMI-S) pada kuartal Q2 2020 berada pada angka 131,6 atau naik 21% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikkan pada kuartal kedua ini tampaknya sebagai kompensasi di mana suplai pada kuartal sebelumnya tertahan dan turun sebesar 5% (QoQ) pada kuartal pertama 2020.
Indeks suplai apartemen juga mencatat adanya kenaikan. Yakni, berada pada angka 106,6 atau naik 12% dibandingkan kuartal sebelumnya.
Marine mengklaim, data Rumah.com Indonesia Property Market Index (RIPMI) memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk mengetahui dinamika yang terjadi di pasar properti di Indonesia. Sebab hasil analisis dari 400.000 listing properti dijual dan disewa dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 17 juta halaman yang dikunjungi setiap bulan, dan diakses oleh lebih dari 5,5 juta pencari properti setiap bulannya.
Marine menambahkan, UU Cipta Kerja juga mengamanahkan agar pemerintah mendirikan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan. Badan ini bertujuan agar mempercepat pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus mengatasi backlog atau minimnya pasokan dibandingkan dengan kebutuhan rumah murah. Selain mempercepat penyediaan perumahan, lembaga baru ini juga akan mengelola dana konversi hunian berimbang yang kemudian akan dimanfaatkan untuk membangun rumah susun umum di wilayah perkotaan.
Diharapkan penyediaan rumah bagi MBR bisa dipacu setelah dibentuk badan ini sehingga backlog perumahan bisa segera diselesaikan. “Masyarakat berpenghasilan rendah saat ini memang sedang mendapat perhatian khusus dari pemerintah terutama dalam kepemilikan rumah,” tambahnya.
Perhatian khusus dari pemerintah terhadap MBR juga tercermin dari hasil survei Rumah.com Consumer Sentiment Study H2 2020. Yakni, sekitar 36% responden MBR menyatakan kepuasannya terhadap langkah pemerintah menstabilkan pasar properti nasional. Sementara MBR yang menyatakan ketidakpuasannya hanya sejumlah 19% responden.
agi masyarakat atau pekerja kelas menengah yang belum memiliki rumah perlu mendapatkan perhatian sendiri dari pemerintah. Karena berbagai fasilitas atau kebijakan pemerintah selama ini belum berpihak kepada kelas menengah.
Lihat Juga :
