Bukan Sekadar Korban, WNI di Kamboja Bisa Jadi Tentara Bayaran Digital

KAMBOJA - Gelombang pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari pusat operasi penipuan siber dan judi online di Kamboja memunculkan dilema keamanan nasional yang kerap terabaikan: tidak semua dari mereka adalah korban tak berdaya.

Di balik narasi kemanusiaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), terselip fakta keras bahwa sebagian WNI justru berperan sebagai aktor sadar dalam ekosistem kejahatan lintas negara yang terstruktur dan sistematis.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Dr. Pratama Persadha, menegaskan bahwa melabeli seluruh WNI yang pulang sebagai "korban" adalah langkah yang secara kriminologis menyesatkan.

Realitas di lapangan menunjukkan spektrum peran yang sangat kompleks, di mana batas antara paksaan dan kesukarelaan sering kali kabur oleh insentif finansial yang menggiurkan.

Korban atau Operator?

Berdasarkan riset mendalam terhadap dinamika industri scam di Kamboja, CISSReC memetakan tiga kategori utama WNI yang terlibat.

Pertama, adalah korban murni. Kelompok ini direkrut dengan tipu daya, dipaksa bekerja di bawah ancaman, disekap, bahkan disiksa tanpa mengetahui sejak awal bahwa mereka akan dipekerjakan dalam industri kejahatan siber.

Kedua, adalah kelompok adaptif. Mereka awalnya tertipu, namun setelah masuk ke dalam sistem, mereka memilih beradaptasi. Tekanan target yang tinggi, iming-iming bonus finansial, serta normalisasi lingkungan kerja kriminal membuat mereka bertransformasi menjadi penipu aktif.

Ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah pelaku sadar. Kelompok ini datang dengan kesadaran penuh, mengetahui deskripsi pekerjaan sebagai penipu (scammer), memahami target operasi mereka adalah korban tak bersalah, dan secara sukarela menjadi bagian dari sindikat kejahatan lintas negara demi keuntungan ekonomi.

"Persoalan pemulangan WNI dari Kamboja yang terlibat dalam industri judi online dan penipuan digital tidak bisa disederhanakan dengan satu label tunggal sebagai korban tindak pidana perdagangan orang," tegas Pratama.

Bahaya Generalisasi

Kecenderungan negara untuk menyamaratakan seluruh WNI sebagai korban TPPO memang terlihat mulia secara kemanusiaan, namun menyimpan risiko besar "moral hazard".

Narasi tunggal ini berpotensi melemahkan efek jera dan justru memberi ruang aman bagi sindikat untuk terus merekrut tenaga kerja dari Indonesia. Jika pelaku sadar dipulangkan dengan status korban, mereka akan merasa kebal hukum, bahkan berpotensi kembali ke industri yang sama di masa depan.

Tanpa pemilahan tegas, Indonesia berisiko berubah posisi dari sekadar korban menjadi pemasok tenaga kerja kriminal digital bagi industri scam regional. "Negara tidak lagi sekadar menjadi korban, melainkan bagian dari ekosistem kejahatan siber global," ujar Pratama memperingatkan.
Forensik Digital dan Jejak Kripto

Untuk membedakan antara budak digital dan operator kriminal, pengakuan lisan semata tidak cukup. CISSReC mendorong penerapan digital forensic profiling yang ketat. Aparat penegak hukum harus menelusuri jejak digital yang tertinggal di perangkat elektronik para WNI tersebut.

Indikator keterlibatan aktif dapat dilihat dari temuan-temuan spesifik seperti jejak komunikasi dengan atasan, penguasaan terhadap skrip penipuan yang kompleks, akses ke panel manajemen korban, hingga kepemilikan dompet kripto (crypto wallet) atau dompet elektronik yang menampung aliran dana ilegal.

"Temuan-temuan semacam ini merupakan indikator kuat keterlibatan aktif sebagai pelaku, bukan sekadar korban pasif," jelas Pratama.

Korban murni umumnya menunjukkan trauma mendalam dan ketidaktahuan teknis. Sebaliknya, pelaku sadar mampu menjelaskan alur penipuan dari hulu ke hilir, menguasai teknik rekayasa sosial (social engineering), memahami sistem pembayaran, hingga mekanisme pencucian uang.

Penelusuran aliran dana (komisi dan bonus) akan mempertegas posisi seseorang dalam struktur organisasi kejahatan tersebut.

Belajar dari Tetangga

Indonesia perlu segera mengadopsi doktrin baru yang membedakan antara "korban perdagangan orang digital" dan "tentara bayaran digital". Negara-negara seperti China, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang telah lama menerapkan prinsip bahwa status korban tidak otomatis menggugurkan pertanggungjawaban pidana jika terbukti ada partisipasi sukarela.

China, misalnya, memisahkan secara tegas korban murni dari operator profesional.

Warga yang terbukti terlibat secara sadar diproses hukum sebagai pelaku kejahatan siber lintas negara.

Hasilnya efektif: jaringan perekrutan runtuh dan pasokan tenaga kerja ke sindikat menurun drastis karena adanya efek jera yang nyata.

Kebijakan pemerintah Indonesia seharusnya bergerak menuju sistem penyaringan berlapis.

Rehabilitasi sosial hanya untuk korban murni, sementara proses pidana tegas menanti mereka yang terbukti menjadi bagian dari mesin penipuan.

Selain itu, Pratama menagaskan bahwa negara harus menghantam simpul kendali di dalam negeri, mulai dari operator server, perekrut lokal, hingga penyedia rekening perantara, untuk memutus mata rantai industri scam ini hingga ke akarnya.