Kominfo Gandeng OJK, BI, PPATK Berantas Judi Online: Aksi Nyata atau Sekadar Pencitraan?
loading...
Kominfo gendeng OJK, BI, PPATK untuk memberantas judi online. Foto: Kominfo
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengambil langkah serius dalam memberantas judi online dengan menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk menutup celah transaksi judi online melalui sistem pembayaran dan perbankan.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, berharap langkah ini dapat menghambat operasional situs judi online dengan mempersulit pelaku dalam melakukan transaksi keuangan.
"Saya mengapresiasi langkah BI dan OJK yang bertindak cepat dalam mendeteksi rekening dan akun yang digunakan untuk judi online. Mereka sedang membuat suatu sistem yang bisa cepat mendeteksi rekening-rekening yang terindikasi mencurigakan," kata Budi Arie.
Selain itu, Kominfo juga telah membatasi transfer pulsa menjadi maksimal Rp1 juta per hari per nomor untuk mencegah penyalahgunaan pulsa sebagai alat pembayaran judi online.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Penutupan VPN: Penutupan tiga layanan VPN gratis mungkin hanya bersifat sementara, karena pelaku judi online dapat dengan mudah beralih ke layanan VPN lain atau menggunakan metode lain untuk mengakses situs judi.
2. Pembatasan Transfer Pulsa: Pembatasan transfer pulsa mungkin dapat mempersulit transaksi judi online, tetapi tidak menutup
kemungkinan pelaku akan menemukan cara lain untuk melakukan pembayaran.
3. Pengawasan Rekening Bank: Sistem deteksi rekening mencurigakan yang sedang dikembangkan oleh BI dan OJK perlu diimplementasikan secara efektif dan konsisten untuk benar-benar memberikan dampak.
Kolaborasi Kominfo dengan OJK, BI, dan PPATK adalah langkah awal yang baik dalam memerangi judi online.
Namun, keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi yang efektif dan konsisten dari berbagai upaya tersebut. Selain itu, diperlukan juga upaya pencegahan yang lebih komprehensif, seperti edukasi masyarakat tentang bahaya judi online dan penegakan hukum yang tegas terhadappelaku.
Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi, berharap langkah ini dapat menghambat operasional situs judi online dengan mempersulit pelaku dalam melakukan transaksi keuangan.
"Saya mengapresiasi langkah BI dan OJK yang bertindak cepat dalam mendeteksi rekening dan akun yang digunakan untuk judi online. Mereka sedang membuat suatu sistem yang bisa cepat mendeteksi rekening-rekening yang terindikasi mencurigakan," kata Budi Arie.
Selain itu, Kominfo juga telah membatasi transfer pulsa menjadi maksimal Rp1 juta per hari per nomor untuk mencegah penyalahgunaan pulsa sebagai alat pembayaran judi online.
Efektivitas Langkah Kominfo
Meskipun langkah-langkah ini terlihat positif, perlu dipertanyakan apakah akan efektif dlam memberantas judi online yang sudah mengakar di Indonesia.Beberapa hal yang perlu diperhatikan:
1. Penutupan VPN: Penutupan tiga layanan VPN gratis mungkin hanya bersifat sementara, karena pelaku judi online dapat dengan mudah beralih ke layanan VPN lain atau menggunakan metode lain untuk mengakses situs judi.
2. Pembatasan Transfer Pulsa: Pembatasan transfer pulsa mungkin dapat mempersulit transaksi judi online, tetapi tidak menutup
kemungkinan pelaku akan menemukan cara lain untuk melakukan pembayaran.
3. Pengawasan Rekening Bank: Sistem deteksi rekening mencurigakan yang sedang dikembangkan oleh BI dan OJK perlu diimplementasikan secara efektif dan konsisten untuk benar-benar memberikan dampak.
Kolaborasi Kominfo dengan OJK, BI, dan PPATK adalah langkah awal yang baik dalam memerangi judi online.
Namun, keberhasilannya akan sangat tergantung pada implementasi yang efektif dan konsisten dari berbagai upaya tersebut. Selain itu, diperlukan juga upaya pencegahan yang lebih komprehensif, seperti edukasi masyarakat tentang bahaya judi online dan penegakan hukum yang tegas terhadappelaku.
(dan)
Lihat Juga :
