Tayangkan Kekerasan Perang dan Misinformasi Konflik Israel-Hamas di X, Elon Musk Kena Semprit
Rabu, 11 Oktober 2023 - 20:01 WIB
loading...
Regulator Eropa mengeluarkan peringatan keras kepada Elon Musk terkait penyebaran konten ilegal dan disinformasi di media soal X (sebelumnya Twitter), di tengah konflik Israel-Hamas. Foto/CNBC
A
A
A
SAN FRANSISCO - Regulator Eropa mengeluarkan peringatan keras kepada Elon Musk terkait penyebaran konten ilegal dan disinformasi di media soal X (sebelumnya Twitter), di tengah konflik Israel-Hamas. Elon Musk dinilai tidak mematuhi peraturan Eropa mengenai konten ilegal yang dapat berujung denda sebesar 6% dari pendapatan tahunan perusahaan.
Thierry Breton, Komisaris Eropa untuk pasar internal, dalam surat yang ditujukan kepada Musk mengatakan bahwa kantornya memiliki “indikasi” ada kelompok-kelompok menyebarkan informasi salah dan konten “kekerasan dan teroris” di media sosial X. Komisaris Eropa mendesak miliarder tersebut untuk segera merespons dalam waktu 24 jam.
Surat tersebut muncul setelah sejumlah peneliti, organisasi berita, dan kelompok lain mendokumentasikan meningkatnya konten yang menyesatkan, salah, dan meragukan di media sosial X. Akibatnya, keadaan ini menimbulkan kebingungan mengenai konflik yang terjadi saat ini.
Baca juga; Konflik Palestina Israel Mulai Rambah Ruang Digital
Dikutip dari laman CNBC, Rabu (11/10/2023), Breton membagikan suratnya melalui postingan X, menandai nama Musk dan menyertakan tagar yang mengacu pada Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA).
Diketahui, DSA merupakan undang-undang yang baru disahkan oleh Komisi Eropa, mewajibkan platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif setiap bulannya di UE untuk memantau dan menghapus konten ilegal serta merinci protokol pelaksanaan hal tersebut.
Breton mengingatkan Musk dalam suratnya bahwa DSA “menetapkan kewajiban yang sangat tepat mengenai moderasi konten.” Dia menambahkan, bahwa X harus “sangat transparan dan jelas tentang konten apa yang diizinkan berdasarkan persyaratan Anda serta secara konsisten dan rajin menegakkan kebijakan Anda sendiri.”
Komisaris tersebut mengatakan bahwa “perubahan kebijakan kepentingan publik” baru-baru ini menyebabkan kebingungan di “banyak pengguna di Eropa.” Breton tampaknya mengacu pada perubahan yang dilakukan X pada akhir pekan terhadap kebijakan kepentingan publiknya yang memengaruhi apakah perusahaan memutuskan untuk membiarkan postingan tertentu tersedia untuk dilihat semua orang meskipun pesannya melanggar aturan kebijakan.
Baca juga; Operasi Badai Al-Aqsa Meluas, Brigade Al-Quds Serang Tentara Israel di Perbatasan Lebanon
“Media publik dan organisasi masyarakat sipil secara luas melaporkan contoh gambar dan fakta palsu dan dimanipulasi yang beredar di platform Anda di UE. Seperti gambar lama konflik bersenjata yang tidak ada hubungannya atau rekaman militer yang sebenarnya berasal dari video game Ini tampaknya merupakan informasi yang salah atau menyesatkan,” keterangan surat itu.
Breton mengatakan dia ingin Musk memastikan bahwa sistem X efektif dan melaporkan tindakan krisis yang diambil kepada timnya. Dia mengharapkan X untuk berhubungan dengan otoritas penegak hukum terkait dan Europol, dan memastikan segera menanggapi permintaan tersebut.
“Saya mengingatkan Anda bahwa setelah dibukanya penyelidikan potensial dan ditemukannya ketidakpatuhan, hukuman dapat dikenakan,” tulis Breton. X belum menanggapi permintaan komentar CNBC.
Thierry Breton, Komisaris Eropa untuk pasar internal, dalam surat yang ditujukan kepada Musk mengatakan bahwa kantornya memiliki “indikasi” ada kelompok-kelompok menyebarkan informasi salah dan konten “kekerasan dan teroris” di media sosial X. Komisaris Eropa mendesak miliarder tersebut untuk segera merespons dalam waktu 24 jam.
Surat tersebut muncul setelah sejumlah peneliti, organisasi berita, dan kelompok lain mendokumentasikan meningkatnya konten yang menyesatkan, salah, dan meragukan di media sosial X. Akibatnya, keadaan ini menimbulkan kebingungan mengenai konflik yang terjadi saat ini.
Baca juga; Konflik Palestina Israel Mulai Rambah Ruang Digital
Dikutip dari laman CNBC, Rabu (11/10/2023), Breton membagikan suratnya melalui postingan X, menandai nama Musk dan menyertakan tagar yang mengacu pada Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act/DSA).
Diketahui, DSA merupakan undang-undang yang baru disahkan oleh Komisi Eropa, mewajibkan platform dengan lebih dari 45 juta pengguna aktif setiap bulannya di UE untuk memantau dan menghapus konten ilegal serta merinci protokol pelaksanaan hal tersebut.
Breton mengingatkan Musk dalam suratnya bahwa DSA “menetapkan kewajiban yang sangat tepat mengenai moderasi konten.” Dia menambahkan, bahwa X harus “sangat transparan dan jelas tentang konten apa yang diizinkan berdasarkan persyaratan Anda serta secara konsisten dan rajin menegakkan kebijakan Anda sendiri.”
Komisaris tersebut mengatakan bahwa “perubahan kebijakan kepentingan publik” baru-baru ini menyebabkan kebingungan di “banyak pengguna di Eropa.” Breton tampaknya mengacu pada perubahan yang dilakukan X pada akhir pekan terhadap kebijakan kepentingan publiknya yang memengaruhi apakah perusahaan memutuskan untuk membiarkan postingan tertentu tersedia untuk dilihat semua orang meskipun pesannya melanggar aturan kebijakan.
Baca juga; Operasi Badai Al-Aqsa Meluas, Brigade Al-Quds Serang Tentara Israel di Perbatasan Lebanon
“Media publik dan organisasi masyarakat sipil secara luas melaporkan contoh gambar dan fakta palsu dan dimanipulasi yang beredar di platform Anda di UE. Seperti gambar lama konflik bersenjata yang tidak ada hubungannya atau rekaman militer yang sebenarnya berasal dari video game Ini tampaknya merupakan informasi yang salah atau menyesatkan,” keterangan surat itu.
Breton mengatakan dia ingin Musk memastikan bahwa sistem X efektif dan melaporkan tindakan krisis yang diambil kepada timnya. Dia mengharapkan X untuk berhubungan dengan otoritas penegak hukum terkait dan Europol, dan memastikan segera menanggapi permintaan tersebut.
“Saya mengingatkan Anda bahwa setelah dibukanya penyelidikan potensial dan ditemukannya ketidakpatuhan, hukuman dapat dikenakan,” tulis Breton. X belum menanggapi permintaan komentar CNBC.
(wib)
Lihat Juga :
