Eropa Vonis Berita Bohong Paling Banyak Bertebaran di Platform X
loading...
Berita Bohong Paling Banyak Bertebaran di Platform X. FOTO/ DAILY
A
A
A
BRUSSELS - Platform X , yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, telah diidentifikasi mengandung sejumlah besar berita palsu dibandingkan enam jejaring sosial besar lainnya, menurut studi Komisi Eropa.
Komisi tersebut memeriksa lebih dari 6.000 postingan media sosial unik di Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, dan YouTube. Mereka menganalisis konten di tiga negara yang dianggap berisiko terhadap berita palsu, yaitu Spanyol, Polandia, dan Slovakia.
“Pesan saya kepada X adalah Anda harus mengikuti hukum yang ketat. Kami akan memantau apa yang Anda lakukan,” kata Komisaris Nilai dan Transparansi Uni Eropa, Vera Jourova seperti dilansir dari BBC, Kamis (28/9/2023).
Studi tentang berita palsu mencakup isu-isu seperti pemilu atau perang di Ukraina.
Sebelumnya, X ketika masih dikenal sebagai Twitter bersama jejaring sosial lainnya mendaftar untuk bergabung dengan kode sukarela pada tahun 2018.
Namun, ia menarik diri dari kode tersebut setelah berada di bawah kepemimpinan pemilik barunya, Elon Musk.
“Musk tahu bahwa dia tidak dikecualikan dari kode praktik karena sekarang kita memiliki Undang-Undang Layanan Digital yang ditegakkan sepenuhnya,” kata Jourova.
Perusahaan yang gagal mematuhi undang-undang tersebut dapat didenda hingga enam persen dari omzet globalnya
Komisi tersebut memeriksa lebih dari 6.000 postingan media sosial unik di Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, X, dan YouTube. Mereka menganalisis konten di tiga negara yang dianggap berisiko terhadap berita palsu, yaitu Spanyol, Polandia, dan Slovakia.
“Pesan saya kepada X adalah Anda harus mengikuti hukum yang ketat. Kami akan memantau apa yang Anda lakukan,” kata Komisaris Nilai dan Transparansi Uni Eropa, Vera Jourova seperti dilansir dari BBC, Kamis (28/9/2023).
Studi tentang berita palsu mencakup isu-isu seperti pemilu atau perang di Ukraina.
Sebelumnya, X ketika masih dikenal sebagai Twitter bersama jejaring sosial lainnya mendaftar untuk bergabung dengan kode sukarela pada tahun 2018.
Namun, ia menarik diri dari kode tersebut setelah berada di bawah kepemimpinan pemilik barunya, Elon Musk.
“Musk tahu bahwa dia tidak dikecualikan dari kode praktik karena sekarang kita memiliki Undang-Undang Layanan Digital yang ditegakkan sepenuhnya,” kata Jourova.
Perusahaan yang gagal mematuhi undang-undang tersebut dapat didenda hingga enam persen dari omzet globalnya
(wbs)
Lihat Juga :
