Pupuk Budaya Keamanan Siber di Indonesia Sejak Dini
Selasa, 26 September 2023 - 18:32 WIB
loading...
A
A
A
Meskipun tidak spesifik membahas mengenai keamanan siber, namun teori keamanan milik Buzan banyak dikembangkan hingga akhirnya bisa mencakup mengenai keamanan siber.
Perluasan isu setelah Perang Dingin tersebut diidentifikasi lebih lengkap oleh Buzan. Melalui jurnalnya yang bertajuk Rethinking Security after The Cold War dalam Cooperation and Conflict, Buzan menyebut 5 aspek dalam dimensi keamanan nasional, yakni keamanan politik, keamanan militer, keamanan politik, keamanan masyarakat, dan keamanan lingkungan. Isu keamanan siber kemudian ditarik ke dalam area keamanan nasional. Kemajuan teknologi membuat interaksi antar aktor menjadi lebih luas, dibarengi dengan risiko peretasan data yang bermuara pada ancaman nasional. Dengan begitu, keamanan nasional tidak lagi soal militer, namun berevolusi menjadi non-militer.
Keamanan siber di negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS). Negara tersebut menempati posisi teratas dalam Global Cybersecurity Index tahun 2020. Berdasarkan data yang dipublikasi di laman Statista, AS memiliki skor CGI 100, sementara Inggris menyusul dengan skor tipis, yakni 99,54. Bahkan, negara tetangga Indonesia, Singapura dan Malaysia masuk dalam jajaran 10 negara dengan CGI terbaik. Data selengkapnya dalam dilihat dalam tabel di bawah ini.
Inggris 99.54
Saudi Arabia 99.54
Estonia 99.48
Korea 98.52
Singapura 98.52
Spanyol 98.52
Rusia 98.06
Arab Saudi 98.06
Malaysia 98.06
10 negara dengan skor CGI terbaik di dunia tahun 2020 (sumber: Statista)
Terkait dengan kondisi terkini mengenai keamanan siber, secara spesifik saya hanya akan membahas AS. Mengapa AS? Justru inilah poin menariknya.
Alih-alih menempati urutan terbaik negara dengan CGI paling tinggi, AS pernah kebobolan data yang mengancam keamanan nasionalnya. Negara super power ini pernah dilanda kasus WikiLeaks pada tahun 2015. WikiLeaks adalah situs internet yang muncul mulai tahun 2006. Situs tersebut lantas mempublikasikan ‘rahasia dapur’ AS pada Juni 2015 dan cukup menggemparkan. Pemerintah AS sendiri mengklaim bahwa keamanan nasional negaranya sangat terancam.
Apa yang dibeberkan oleh WikiLeaks? Salah satunya adalah keberadaan dokumen yang diduga berasal dari seorang diplomat Arab Saudi. Dalam dokumen tersebut, diketahui bahwa Iran mengirimkan peralatan nuklir ke Sudan pada tahun 2012. Dengan cerdik, WikiLeaks mengambil setidaknya 60 ribu file rahasia yang berasal dari Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di berbagai negara. Kebocoran data kembali terjadi pada Oktober 2015 dan menyasar pihak intelijen AS atau yang lebih familiar dengan nama CIA. Dokumen rahasia itu berhasil menguak ‘borok’ CIA di Afghanistan dengan melakukan sederet aksi penyiksaan oleh agen terhadap tahanan.
Sekitar 2 tahun sebelum kasus WikiLeaks, NASA (National Aeronautics and Space Administration) menginformasikan adanya tindak penyusupan jaringan siber di JPL (Jet Propulsion Laboratory) milik NASA. Sementara itu, alamat internet (IP) yang terdeteksi berasal dari China. Akibatnya, pelaku mampu mendapat akses dan kendali penuh fungsional via jaringan. Dengan begitu, mereka mungkin saha mampu menghapus, memodifikasi, hingga menyalin dokumen negara. Dengan adanya kasus ini, pemerintah AS dibuat kocar kacir. Jika sekelas AS saja belum bisa menerapkan budaya keamanan siber yang baik, bagaimana negara-negara lain yang tidak memiliki kesadaran keamanan siber mumpuni?
Menyadari bahwa dunia siber adalah ‘lahan basah’ para peretas tak bertanggungjawab, pemerintah AS semakin giat dalam meningkatkan keamanan sibernya. Pemaksimalan upaya menjaga keamanan siber sebenarnya sudah digaungkan cukup kencang oleh Presiden Barrack Obama pada tahun 2014.
Ia mengatakan bahwa dunia siber yang kian canggih akan meningkatkan keparahan ancaman kebocoran data. Maka dari itu, wajib bagi pemerintah untuk cepat melawan ancaman. Di tahun 2015, pemerintah AS melakukan kolaborasi dengan sektor swasta. Sebab, menjaga keamanan siber dirasa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga pihak swasta. Di awal tahun 2015, Obama mendorong pembentukan ISAO (Information Sharing and Analysis Organization). Obama juga mengarahkan pendirian CTIC atau Pusat Intelijen Ancaman Siber.
Puncaknya, undang-undang mengenai keamanan siber yang akan membuat pertukaran informasi mengenai keamanan siber disahkan pada akhir tahun 2015. Dengan adanya undang-undang ini, maka seluruh sirkulasi informasi keamanan siber, baik dari pihak pemerintah AS dan pihak swasta menjadi lebih mudah, efektif, dan leluasa. Upaya sinergitas mengenai keamanan siber juga menjadi fokus pemerintah AS pada tahun 2016.
Perluasan isu setelah Perang Dingin tersebut diidentifikasi lebih lengkap oleh Buzan. Melalui jurnalnya yang bertajuk Rethinking Security after The Cold War dalam Cooperation and Conflict, Buzan menyebut 5 aspek dalam dimensi keamanan nasional, yakni keamanan politik, keamanan militer, keamanan politik, keamanan masyarakat, dan keamanan lingkungan. Isu keamanan siber kemudian ditarik ke dalam area keamanan nasional. Kemajuan teknologi membuat interaksi antar aktor menjadi lebih luas, dibarengi dengan risiko peretasan data yang bermuara pada ancaman nasional. Dengan begitu, keamanan nasional tidak lagi soal militer, namun berevolusi menjadi non-militer.
Keamanan siber di negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS). Negara tersebut menempati posisi teratas dalam Global Cybersecurity Index tahun 2020. Berdasarkan data yang dipublikasi di laman Statista, AS memiliki skor CGI 100, sementara Inggris menyusul dengan skor tipis, yakni 99,54. Bahkan, negara tetangga Indonesia, Singapura dan Malaysia masuk dalam jajaran 10 negara dengan CGI terbaik. Data selengkapnya dalam dilihat dalam tabel di bawah ini.
Negara GCI (Global Cybersecurity Index)
Amerika Serikat 100.00Inggris 99.54
Saudi Arabia 99.54
Estonia 99.48
Korea 98.52
Singapura 98.52
Spanyol 98.52
Rusia 98.06
Arab Saudi 98.06
Malaysia 98.06
10 negara dengan skor CGI terbaik di dunia tahun 2020 (sumber: Statista)
Terkait dengan kondisi terkini mengenai keamanan siber, secara spesifik saya hanya akan membahas AS. Mengapa AS? Justru inilah poin menariknya.
Alih-alih menempati urutan terbaik negara dengan CGI paling tinggi, AS pernah kebobolan data yang mengancam keamanan nasionalnya. Negara super power ini pernah dilanda kasus WikiLeaks pada tahun 2015. WikiLeaks adalah situs internet yang muncul mulai tahun 2006. Situs tersebut lantas mempublikasikan ‘rahasia dapur’ AS pada Juni 2015 dan cukup menggemparkan. Pemerintah AS sendiri mengklaim bahwa keamanan nasional negaranya sangat terancam.
Apa yang dibeberkan oleh WikiLeaks? Salah satunya adalah keberadaan dokumen yang diduga berasal dari seorang diplomat Arab Saudi. Dalam dokumen tersebut, diketahui bahwa Iran mengirimkan peralatan nuklir ke Sudan pada tahun 2012. Dengan cerdik, WikiLeaks mengambil setidaknya 60 ribu file rahasia yang berasal dari Kedutaan Besar (Kedubes) Arab Saudi di berbagai negara. Kebocoran data kembali terjadi pada Oktober 2015 dan menyasar pihak intelijen AS atau yang lebih familiar dengan nama CIA. Dokumen rahasia itu berhasil menguak ‘borok’ CIA di Afghanistan dengan melakukan sederet aksi penyiksaan oleh agen terhadap tahanan.
Sekitar 2 tahun sebelum kasus WikiLeaks, NASA (National Aeronautics and Space Administration) menginformasikan adanya tindak penyusupan jaringan siber di JPL (Jet Propulsion Laboratory) milik NASA. Sementara itu, alamat internet (IP) yang terdeteksi berasal dari China. Akibatnya, pelaku mampu mendapat akses dan kendali penuh fungsional via jaringan. Dengan begitu, mereka mungkin saha mampu menghapus, memodifikasi, hingga menyalin dokumen negara. Dengan adanya kasus ini, pemerintah AS dibuat kocar kacir. Jika sekelas AS saja belum bisa menerapkan budaya keamanan siber yang baik, bagaimana negara-negara lain yang tidak memiliki kesadaran keamanan siber mumpuni?
Menyadari bahwa dunia siber adalah ‘lahan basah’ para peretas tak bertanggungjawab, pemerintah AS semakin giat dalam meningkatkan keamanan sibernya. Pemaksimalan upaya menjaga keamanan siber sebenarnya sudah digaungkan cukup kencang oleh Presiden Barrack Obama pada tahun 2014.
Ia mengatakan bahwa dunia siber yang kian canggih akan meningkatkan keparahan ancaman kebocoran data. Maka dari itu, wajib bagi pemerintah untuk cepat melawan ancaman. Di tahun 2015, pemerintah AS melakukan kolaborasi dengan sektor swasta. Sebab, menjaga keamanan siber dirasa bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga pihak swasta. Di awal tahun 2015, Obama mendorong pembentukan ISAO (Information Sharing and Analysis Organization). Obama juga mengarahkan pendirian CTIC atau Pusat Intelijen Ancaman Siber.
Puncaknya, undang-undang mengenai keamanan siber yang akan membuat pertukaran informasi mengenai keamanan siber disahkan pada akhir tahun 2015. Dengan adanya undang-undang ini, maka seluruh sirkulasi informasi keamanan siber, baik dari pihak pemerintah AS dan pihak swasta menjadi lebih mudah, efektif, dan leluasa. Upaya sinergitas mengenai keamanan siber juga menjadi fokus pemerintah AS pada tahun 2016.
Lihat Juga :
