Elon Musk Jadi Target Penyelidikan FTC, Buntut PHK Massal dan Keputusan Kontroversial di Twitter

SAN FRANSISCO - Komisi Perdagangan Federal atau The US Federal Trade Commission (FTC) turun tangan melakukan penyelidikan terhadap Elon Musk terkait sejumlah keputusan kontroversi sejak membeli Twitter Inc. FTC dilaporkan terus meminta Twitter untuk menyerahkan komunikasi internal untuk lebih memahami cara kerja perusahaan setelah dipegang Elon Musk.

The Wall Street Journal yang pertama kali melaporkan kabar ini menyebutkan bahwa penyelidikan ini berkaitan dengan sejumlah masalah, terutama pemutusan hubungan kerja massal Twitter. Selain itu, terkait layanan Twitter Blue yang kontroversial, dan File Twitter yang bahkan lebih kontroversial.

Dalam surat kepada Twitter menunjukkan bahwa FTC curiga bahwa Twitter tidak mematuhi langkah-langkah kepatuhan yang ditetapkan badan tersebut setelah didenda USD150 juta pada Mei tahun lalu karena praktik penipuan. Selain itu, FTC sebagai regulator khawatir atas keputusan Twitter memberhentikan begitu banyak pekerja.



Termasuk di dalamnya pekerja kunci yang terlibat dengan privasi dan keamanan, sehingga platform tersebut mungkin tidak dapat berjalan dengan baik. FTC juga khawatir bahwa Twitter Blue dibuat terburu-buru, yang juga berpotensi menimbulkan masalah privasi dan keamanan.

“Tidak mengherankan jika komisi sedang melakukan penyelidikan yang ketat terhadap kepatuhan Twitter. Terutama dengan perintah persetujuan yang mulai berlaku jauh sebelum Tuan Musk membeli perusahaan tersebut,” kata juru bicara FTC Douglas Farrar mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dikutip SINDOnews dari laman Yahoo Finance, Rabu (8/3/2023).


Salah satu hal lainnya adalah File Twitter. Setelah Elon Musk mengambil alih Twitter, dia memberi tiga jurnalis, akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke komunikasi Twitter dengan badan pemerintah, termasuk FBI. Dalam surat, FCT telah meminta Twitter untuk mengidentifikasi semua jurnalis yang diberi akses ini.



FTC juga ingin mengetahui sifat akses yang diberikan dan apakah itu sejalan dengan kewajiban privasi dan keamanan informasi yang ditetapkan Perintah. Elon Musk melalui akun Twitternya merespon hal ini dengan nada yang khas.

“Kasus memalukan dari kekuatan lembaga pemerintah untuk tujuan politik dan penindasan kebenaran!” kata Elon Musk dengan intonasi emosional dikutip dari laman siliconangle.