Menkominfo Johnny: Tak Ada Ruang Bagi Penista Agama
Rabu, 22 September 2021 - 19:54 WIB
Menkominfo Johnny G Plate saat audiensi dengan anggota Komisi I DPR RI. Foto: dok Kominfo
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menegaskan, tidak ada tempat bagi penista agama apa pun.
”Tidak boleh ada ruang dan tempat untuk penista agama apa pun di Indonesia, oleh siapapun,” kata Johnny, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (22/9).
Hal itu disampaikan Menteri Johnny saat merespons pertanyaan anggota Komisi I DPR Muzzammil Yusuf agar Kemenkominfo menutup konten-konten yang berisi penghinaan agama dan ras.
Dalam menghapus konten, Kominfo mengaku harus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital. Sehingga konten tidak bisa langsung dihapus begitu saja.
Sebab, para penyedia layanan harus berkonsultasi dengan penasehat di Indonesia sebelum mengambil keputusan.
”Ada code of conduct yang dilakukan platform digital internasional. Termasuk pendataan dan pengecekan yang dilakukan melalui advisory yang dimiliki mereka yang berada di dalam negeri kita ini sendiri,” tuturnya.
Ia mengimbau kepada konsultan-konsultan atau advisory dari platform-platform digital yang berada di Indonesia untuk mengambil langkah cepat memberikan rekomendasi pada platform digital, sehingga proses takedown (penghapuskan konten) dapat dilakukan dengan cepat.
”Tidak boleh ada ruang dan tempat untuk penista agama apa pun di Indonesia, oleh siapapun,” kata Johnny, saat rapat kerja dengan Komisi I DPR, Rabu (22/9).
Hal itu disampaikan Menteri Johnny saat merespons pertanyaan anggota Komisi I DPR Muzzammil Yusuf agar Kemenkominfo menutup konten-konten yang berisi penghinaan agama dan ras.
Dalam menghapus konten, Kominfo mengaku harus berkoordinasi dengan penyelenggara platform digital. Sehingga konten tidak bisa langsung dihapus begitu saja.
Sebab, para penyedia layanan harus berkonsultasi dengan penasehat di Indonesia sebelum mengambil keputusan.
”Ada code of conduct yang dilakukan platform digital internasional. Termasuk pendataan dan pengecekan yang dilakukan melalui advisory yang dimiliki mereka yang berada di dalam negeri kita ini sendiri,” tuturnya.
Ia mengimbau kepada konsultan-konsultan atau advisory dari platform-platform digital yang berada di Indonesia untuk mengambil langkah cepat memberikan rekomendasi pada platform digital, sehingga proses takedown (penghapuskan konten) dapat dilakukan dengan cepat.
(dan)
tulis komentar anda