Ekonomi dan SDM Digital Bisa Bantu Ekonomi Indonesia Tumbuh

Di kesempatan sama, akademisi Fakultas Hukum UKI, Hulman Panjaitan, juga menegaskan pentingnya pemerintah dan semua elemen masyarakat dalam menciptakan iklim yang kondusif melalui jaminan kepastian berusaha dan kepastian hukum. “Sarana penolakan undang-undang harus dilakukan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Kesenjangan sosial harus diperkecil dan Indonesia harus menjadi negara yang lebih berkepastian hukum,” kata Hulman.

Dijelaskannya, kemajuan penegakan hukum sudah banyak terjadi seperti asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan melalui e-court dan gugatan sederhana.

Sementara itu, pakar hubungan internasional UKI, Angel Damayanti, pun mewajibkan kondisi Indonesia yang aman agar lebih kondusif dan investor asing dapat masuk ke Indonesia. Suara rakyat, tegas dia, harus benar-benar terwakili di pemerintah. (Baca juga: Daftar Smartphone dengan Pengisian Baterai Tercepat di Tahun 2020 )

“Civil Society berperan penting dalam memberikan rekomendasi kebijakan terhadap badan eksekutif dan legislatif. Universitas Kristen Indonesia aktif terlibat dalam perumusan undang-undang Omnibus Law. Pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan di lingkungan Cawang, Jakarta Timur, untuk mengedukasi masyarakat,“ kata Angel yang juga menjabat sebagai Dekan Fisipol UKI saat ini.