Kejahatan AI Tidak Terkendali, Eropa Awasi Ketat Deepfake
Kamis, 14 Mei 2026 - 21:49 WIB
Di Belgia – sebuah negara yang dianggap mencerminkan tren umum di Eropa – sekitar 13% remaja yang disurvei melaporkan telah menerima konten "deepnude". Studi oleh Vrije University Brussel (VUB) juga mencatat penyebaran terbuka deepfake seksual di grup media sosial dan platform pesan.
Yang perlu diperhatikan, seorang anggota keluarga kerajaan Belgia pernah menjadi sasaran gambar deepfake yang dihasilkan oleh AI, sementara di Eropa, banyak anggota parlemen dan pejabat juga telah angkat bicara tentang penggunaan gambar mereka tanpa izin – menunjukkan bahwa deepfake tidak lagi terbatas pada korban anonim tetapi telah meluas hingga mencakup tokoh-tokoh berpengaruh.
Menanggapi situasi ini, banyak negara Eropa telah mengambil tindakan hukum. Di tingkat Uni Eropa (UE), Undang-Undang AI mewajibkan transparansi dan pelabelan konten yang dihasilkan AI, dan melarang penggunaan AI untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan atau mengeksploitasi gambar anak-anak.
Undang-Undang Layanan Digital (DSA) juga memperkuat akuntabilitas platform, dengan sanksi yang dapat mencapai hingga 6% dari pendapatan global untuk pelanggaran.
Namun, para ahli menekankan bahwa tantangan terbesar terletak pada kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Hukum pada dasarnya bersifat reaktif, sementara deepfake dapat menyebar dan menimbulkan konsekuensi sebelum tindakan intervensi dapat diterapkan.
Dalam konteks ini, banyak ahli menyerukan agar Eropa beralih dari pendekatan pasif ke pendekatan proaktif, dengan menggabungkan kerangka hukum yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas platform teknologi, pengembangan alat untuk mengidentifikasi konten palsu, dan peningkatan pendidikan literasi digital bagi warga negara.
Menurut para ahli, deepfake bukan hanya masalah teknologi tetapi juga tantangan sistemik, yang mencerminkan kegagalan tata kelola digital global – di mana pertanyaannya bukan hanya bagaimana mengendalikan teknologi, tetapi juga apakah masyarakat dapat mempertahankan kepercayaan terhadap informasi di era di mana "apa yang tampak nyata belum tentu benar."
Yang perlu diperhatikan, seorang anggota keluarga kerajaan Belgia pernah menjadi sasaran gambar deepfake yang dihasilkan oleh AI, sementara di Eropa, banyak anggota parlemen dan pejabat juga telah angkat bicara tentang penggunaan gambar mereka tanpa izin – menunjukkan bahwa deepfake tidak lagi terbatas pada korban anonim tetapi telah meluas hingga mencakup tokoh-tokoh berpengaruh.
Menanggapi situasi ini, banyak negara Eropa telah mengambil tindakan hukum. Di tingkat Uni Eropa (UE), Undang-Undang AI mewajibkan transparansi dan pelabelan konten yang dihasilkan AI, dan melarang penggunaan AI untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan atau mengeksploitasi gambar anak-anak.
Undang-Undang Layanan Digital (DSA) juga memperkuat akuntabilitas platform, dengan sanksi yang dapat mencapai hingga 6% dari pendapatan global untuk pelanggaran.
Namun, para ahli menekankan bahwa tantangan terbesar terletak pada kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kemampuan hukum untuk beradaptasi. Hukum pada dasarnya bersifat reaktif, sementara deepfake dapat menyebar dan menimbulkan konsekuensi sebelum tindakan intervensi dapat diterapkan.
Dalam konteks ini, banyak ahli menyerukan agar Eropa beralih dari pendekatan pasif ke pendekatan proaktif, dengan menggabungkan kerangka hukum yang lebih baik, peningkatan akuntabilitas platform teknologi, pengembangan alat untuk mengidentifikasi konten palsu, dan peningkatan pendidikan literasi digital bagi warga negara.
Menurut para ahli, deepfake bukan hanya masalah teknologi tetapi juga tantangan sistemik, yang mencerminkan kegagalan tata kelola digital global – di mana pertanyaannya bukan hanya bagaimana mengendalikan teknologi, tetapi juga apakah masyarakat dapat mempertahankan kepercayaan terhadap informasi di era di mana "apa yang tampak nyata belum tentu benar."
(wbs)
Lihat Juga :