Indonesia di Ambang Tsunami Digital
Indonesia di Ambang Tsunami Digital
A
A
A
JAKARTA - Merebaknya teknologi digital di Tanah Air, membawa konsekuensi terhadap pengamanan sistem digital. Menurut Chairman & Founder CISSReC, Pratama D Persadha, jika tidak disikapi dengan baik maka akan menyebabkan Indonesia di ambang tsunami digital.
Terutama kini pemerintah tengah menggalakkan teknologi digital seperti e-Commerce dan e-ktp, tapi keamanan informasi belum menjadi prioritas. "Ini yang bikin kita (Indonesia) sedikit prihatin, bahwa keamanan komunikasi dan informasi belum merupakan prioritas pemerintah Indonesia," ujar Pratama saat berkunjung ke Sindonews di Gedung Sindo, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Dia memaparkan, kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus. Karena dengan pengamanan yang tidak disikapi dengan baik, membuat Indonesia mendapat ancaman berupa penyadapan pencurian data dan pencurian data rahasia negara.
"Semua itu karena tidak ada upaya proteksi terhadap data pribadi, sejauh ini tidak ada yang peduli," ucap Pratama. Dia menambahkan, semua bisa dibajak hacker. Semua data yang terhubung dengan internet di-intercept. Di Indonesia harusnya ada sistem pencegahan dan proteksi keamanan.
"Pemerintah dan masyarakat juga masih tidak peduli. Mereka malahan bangga dengan sistem dropbox, cloud. Tanpa disadari, dengan sistem ini mereka memberikan data kepada orang lain," ungkap mantan Ketua Tim LemSaNeg Pengamanan IT Presiden ini.
Pratama menekanan, misalkan saja software termasuk Windows XP yang sudah dihentikan update-nya oleh Microsoft tahun lalu. Sedangkan rata-rata semua bank di Indonesia masih menggunakan Windows XP, dan pada sistem tersebut tidak menggunakan kata sandi.
"Ya otomastis mereka (hacker) bisa mencuri. Data-data diambil semua. Mulai dari privasi seseorang melalui karyawan bank, privasi bank atau perusahaan, bahkan hingga rahasia negara. Hal ini dilakukan melalui perangkat pintar seperti mengirimkan sms, email kepada karyawan bank ataupun lainnya dan data publik lainnya," jelasnya.
Jika dibiarkan, lanjut Pratama, pada saat terjadi perang, Indonesia akan sangat mudah dikalahkan. Karena data-datanya sudah disadap melalui handphone, email, dan sms. Mereka telah mengetahui letak senjata disimpan, posisi Presiden lagi di mana, dan Amerika sudah mengetahui semua itu, dikarenakan tidak ada sistem pengamanan terhadap data. Padahal sistem pengamanan terhadap privasi itu sangat penting.
"Kita juga sudah berdiskusi dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat. Jadi memang lembaga-lembaga konsitusi yang menggunakan data rakyat, itu harus bertanggung jawab untuk mengamankan data yang dia dikelola. Contohnya, Kemandagri, BPJS, OJK. Semua data masyarakat harus dilindungi, dan katanya akan dibikin peraturan yang mewajibkan rakyat yang menyimpan data-data mereka di cloud, dropbox dan lainnya, dapat merasa aman," tukasnya.
(Baca: CISSReC: Kesadaran Keamanan Digital di Indonesia Rendah)
Terutama kini pemerintah tengah menggalakkan teknologi digital seperti e-Commerce dan e-ktp, tapi keamanan informasi belum menjadi prioritas. "Ini yang bikin kita (Indonesia) sedikit prihatin, bahwa keamanan komunikasi dan informasi belum merupakan prioritas pemerintah Indonesia," ujar Pratama saat berkunjung ke Sindonews di Gedung Sindo, Jakarta, Rabu (18/2/2015).
Dia memaparkan, kondisi ini seharusnya mendorong pemerintah memberikan perhatian khusus. Karena dengan pengamanan yang tidak disikapi dengan baik, membuat Indonesia mendapat ancaman berupa penyadapan pencurian data dan pencurian data rahasia negara.
"Semua itu karena tidak ada upaya proteksi terhadap data pribadi, sejauh ini tidak ada yang peduli," ucap Pratama. Dia menambahkan, semua bisa dibajak hacker. Semua data yang terhubung dengan internet di-intercept. Di Indonesia harusnya ada sistem pencegahan dan proteksi keamanan.
"Pemerintah dan masyarakat juga masih tidak peduli. Mereka malahan bangga dengan sistem dropbox, cloud. Tanpa disadari, dengan sistem ini mereka memberikan data kepada orang lain," ungkap mantan Ketua Tim LemSaNeg Pengamanan IT Presiden ini.
Pratama menekanan, misalkan saja software termasuk Windows XP yang sudah dihentikan update-nya oleh Microsoft tahun lalu. Sedangkan rata-rata semua bank di Indonesia masih menggunakan Windows XP, dan pada sistem tersebut tidak menggunakan kata sandi.
"Ya otomastis mereka (hacker) bisa mencuri. Data-data diambil semua. Mulai dari privasi seseorang melalui karyawan bank, privasi bank atau perusahaan, bahkan hingga rahasia negara. Hal ini dilakukan melalui perangkat pintar seperti mengirimkan sms, email kepada karyawan bank ataupun lainnya dan data publik lainnya," jelasnya.
Jika dibiarkan, lanjut Pratama, pada saat terjadi perang, Indonesia akan sangat mudah dikalahkan. Karena data-datanya sudah disadap melalui handphone, email, dan sms. Mereka telah mengetahui letak senjata disimpan, posisi Presiden lagi di mana, dan Amerika sudah mengetahui semua itu, dikarenakan tidak ada sistem pengamanan terhadap data. Padahal sistem pengamanan terhadap privasi itu sangat penting.
"Kita juga sudah berdiskusi dengan Komisioner Komisi Informasi Pusat. Jadi memang lembaga-lembaga konsitusi yang menggunakan data rakyat, itu harus bertanggung jawab untuk mengamankan data yang dia dikelola. Contohnya, Kemandagri, BPJS, OJK. Semua data masyarakat harus dilindungi, dan katanya akan dibikin peraturan yang mewajibkan rakyat yang menyimpan data-data mereka di cloud, dropbox dan lainnya, dapat merasa aman," tukasnya.
(Baca: CISSReC: Kesadaran Keamanan Digital di Indonesia Rendah)
(dyt)
Explore More