APEC Lakukan Kerjasama Penanggulangan Bencana dengan Iptek
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 21 negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) melakukan kesepakatan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan pengembangan ilmu pengetahudan dan teknologi (Iptek).
Hal ini kudu dilakukan karena negara yang tergabung dalam APEC berkontribusi menyumbang 55% produk domestik bruto dunia, 59% populasi penduduk dunia, meliputi 52% luas permukaan bumi, dan lebih dari 70% sumber bencana di dunia.
Akibatnya bencana besar di negara-negara APEC, dapat berpengaruh pada mata rantai ekonomi dunia, seperti banjir di Thailand dan tsunami Sendai, seperti dikutip dari keterangan tertulis untuk Sindonews, Selasa (12/8/2014).
Dalam hal ini, Iptek dapat berperan secara efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana, baik saat pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana. Berkaitan dengan ini diadakan APEC Senior Disaster Management Officials Forum di Beijing pada 11-12 Agustus 2014 dengan tema "Penguatan iptek dalam pengurangan risiko bencana".
Delegasi Indonesia dipimpin Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi memaparkan pengalaman Indonesia menerapkan iptek dalam penanggulangan bencana. Indonesia mengusulkan agar mengintegrasikan iptek dan kearifan lokal berbasis sosio kultur, disepakati dalam rekomendasi APEC.
Menurut Dody, masyarakat di daerah bencana banyak yang memiliki kearifan lokal sebagai bagian adaptasi risiko bencana yang ada. Bahkan Chili, Mexico, dan Filipina ingin meningkatkan kerjasama dengan BNPB dalam mengintegrasikan kedua hal tersebut.
Beberapa kesepakatan dalam pertemuan itu diputuskan diantaranya, meningkatkan kepedulian bagi pengambil kebijakan melalui diseminasi pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis iptek. Memperkuat iptek dalam PRB, darurat dan pasca bencana melalui tukar informasi, iptek dan pengalaman yang disinergikan dengan kearifan lokal, sistem peringatan dini kerjasama riset, pertukaran para ahli, dan lainnya. Serta meningkatkan investasi untuk iptek dan peran dunia usaha, dan sebagainya.
Kesepakatan tersebut direkomendasi akan dibahas bersama tingkat menteri sebelum pertemuan tingkat tinggi para kepala negara APEC pada Oktober 2014 nanti di Beijing.
Hal ini kudu dilakukan karena negara yang tergabung dalam APEC berkontribusi menyumbang 55% produk domestik bruto dunia, 59% populasi penduduk dunia, meliputi 52% luas permukaan bumi, dan lebih dari 70% sumber bencana di dunia.
Akibatnya bencana besar di negara-negara APEC, dapat berpengaruh pada mata rantai ekonomi dunia, seperti banjir di Thailand dan tsunami Sendai, seperti dikutip dari keterangan tertulis untuk Sindonews, Selasa (12/8/2014).
Dalam hal ini, Iptek dapat berperan secara efektif dan efisien dalam penanggulangan bencana, baik saat pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana. Berkaitan dengan ini diadakan APEC Senior Disaster Management Officials Forum di Beijing pada 11-12 Agustus 2014 dengan tema "Penguatan iptek dalam pengurangan risiko bencana".
Delegasi Indonesia dipimpin Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dody Ruswandi memaparkan pengalaman Indonesia menerapkan iptek dalam penanggulangan bencana. Indonesia mengusulkan agar mengintegrasikan iptek dan kearifan lokal berbasis sosio kultur, disepakati dalam rekomendasi APEC.
Menurut Dody, masyarakat di daerah bencana banyak yang memiliki kearifan lokal sebagai bagian adaptasi risiko bencana yang ada. Bahkan Chili, Mexico, dan Filipina ingin meningkatkan kerjasama dengan BNPB dalam mengintegrasikan kedua hal tersebut.
Beberapa kesepakatan dalam pertemuan itu diputuskan diantaranya, meningkatkan kepedulian bagi pengambil kebijakan melalui diseminasi pengurangan risiko bencana (PRB) berbasis iptek. Memperkuat iptek dalam PRB, darurat dan pasca bencana melalui tukar informasi, iptek dan pengalaman yang disinergikan dengan kearifan lokal, sistem peringatan dini kerjasama riset, pertukaran para ahli, dan lainnya. Serta meningkatkan investasi untuk iptek dan peran dunia usaha, dan sebagainya.
Kesepakatan tersebut direkomendasi akan dibahas bersama tingkat menteri sebelum pertemuan tingkat tinggi para kepala negara APEC pada Oktober 2014 nanti di Beijing.
(dol)