Uni Eropa Siapkan Aturan Pembatasan Kecerdasan Buatan
Sabtu, 18 Januari 2020 - 13:00 WIB
Uni Eropa Siapkan Aturan Pembatasan Kecerdasan Buatan
A
A
A
PARIS - Menurut laporan, draf "buku putih" tentang kecerdasan buatan atau AI, Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan peraturan baru yang membatasi pengembang kecerdasan buatan. Uni Eropa juga ingin memastikan teknologi modern ini dikembangkan secara etis.
Otoritas yang kompeten dari Uni Eropa pun berencana mengimplementasikan peraturan-peraturan baru ini di sektor-sektor berisiko tinggi. Termasuk, industri termasuk perawatan kesehatan, transportasi, dan bidang lainnya.
Negara-negara anggota di Uni Eropa dapat memutakhirkan undang-undang yang melibatkan keselamatan dan penentuan tanggung jawab. UE akan menerbitkan dokumen yang relevan pada pertengahan Februari 2020.
Selain itu, Uni Eropa juga mempertimbangkan penyebaran teknologi pengenalan wajah untuk otoritas pemerintah dan agen hubungan masyarakat. Ini juga akan membatasi aturan implementasi untuk penggunaan sistem seperti pengenalan wajah di tempat umum. Ketentuan ini menunjukkan organisasi publik dan swasta akan memiliki akses terbatas ke teknologi kecerdasan buatan. Ini akan membantu serikat untuk menilai risiko dengan teknologi ini.
"Buku putih" ini juga merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk mengejar ketinggalan dari China dan AS yang telah membuat kemajuan di bidang kecerdasan buatan. Namun, sampai batas tertentu, ini akan meningkatkan standar nilai Eropa, seperti privasi pengguna.
Dokumen EU mengatakan: “Berdasarkan peraturan yang ada ini, kerangka kerja regulasi di masa depan dapat diambil selangkah lebih maju. Ini termasuk larangan terkait penggunaan teknologi pengenalan wajah di tempat-tempat umum ”. Sementara itu, "metode yang baik untuk menilai dampak teknologi ini dan kemungkinan langkah-langkah manajemen risiko dapat diidentifikasi dan dikembangkan".
Dilansir dari laman GSM Arena, Uni Eropa menyatakan di Benua Biru, kecerdasan buatan telah tunduk pada berbagai peraturan Eropa. Serikat pekerja sedang melihat ketentuan tentang privasi, hak dasar non-diskriminatif, keamanan produk, dan hukum kompensasi kewajiban, dan lainnya.
Namun, peraturan ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua risiko spesifik dengan teknologi baru ini. Misalnya, peraturan keamanan produk saat ini tidak berlaku untuk layanan berbasis AI.
Otoritas yang kompeten dari Uni Eropa pun berencana mengimplementasikan peraturan-peraturan baru ini di sektor-sektor berisiko tinggi. Termasuk, industri termasuk perawatan kesehatan, transportasi, dan bidang lainnya.
Negara-negara anggota di Uni Eropa dapat memutakhirkan undang-undang yang melibatkan keselamatan dan penentuan tanggung jawab. UE akan menerbitkan dokumen yang relevan pada pertengahan Februari 2020.
Selain itu, Uni Eropa juga mempertimbangkan penyebaran teknologi pengenalan wajah untuk otoritas pemerintah dan agen hubungan masyarakat. Ini juga akan membatasi aturan implementasi untuk penggunaan sistem seperti pengenalan wajah di tempat umum. Ketentuan ini menunjukkan organisasi publik dan swasta akan memiliki akses terbatas ke teknologi kecerdasan buatan. Ini akan membantu serikat untuk menilai risiko dengan teknologi ini.
"Buku putih" ini juga merupakan bagian dari upaya Uni Eropa untuk mengejar ketinggalan dari China dan AS yang telah membuat kemajuan di bidang kecerdasan buatan. Namun, sampai batas tertentu, ini akan meningkatkan standar nilai Eropa, seperti privasi pengguna.
Dokumen EU mengatakan: “Berdasarkan peraturan yang ada ini, kerangka kerja regulasi di masa depan dapat diambil selangkah lebih maju. Ini termasuk larangan terkait penggunaan teknologi pengenalan wajah di tempat-tempat umum ”. Sementara itu, "metode yang baik untuk menilai dampak teknologi ini dan kemungkinan langkah-langkah manajemen risiko dapat diidentifikasi dan dikembangkan".
Dilansir dari laman GSM Arena, Uni Eropa menyatakan di Benua Biru, kecerdasan buatan telah tunduk pada berbagai peraturan Eropa. Serikat pekerja sedang melihat ketentuan tentang privasi, hak dasar non-diskriminatif, keamanan produk, dan hukum kompensasi kewajiban, dan lainnya.
Namun, peraturan ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua risiko spesifik dengan teknologi baru ini. Misalnya, peraturan keamanan produk saat ini tidak berlaku untuk layanan berbasis AI.
(mim)
