India Berencana Bangun Sistem Pengenalan Wajah Terbesar di Dunia
A
A
A
NEW DELHI - Seiring terus meningkatnya tindak kejahatan di India, pemerintah setempat tengah berupaya membangun sistem pengenalan wajah terbesar di dunia. Rencana yang terbilang ambisius ini sebagai tindakan untuk menekanan angka kejahatan.
Mengutip dari laman News 18, sistem ini akan memiliki basis data yang terpusat. Nantinya, data tersebut dapat diakses oleh polisi di semua negara bagian. Cara kerja yang dibangun adalah mencocokan gambar dari jaringan kamera CCTV dengan data yang dimiliki yang mencakup catatan kriminal seseorang.
Sebalumnya, pihak berwenang di banyak negara bagian di India, termasuk Andhra Pradesh dan Punjab, telah mengadopsi teknologi pengenalan wajah pada 2018 untuk memerangi kejahatan.
Dalam dokumen setebal 172 halaman yang diterima oleh CNN, sistem yang diusulkan ini akan terisi dengan foto-foto para pelaku kejahatan, paspor, dan gambar-gambar yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga seperti Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak India.
Pola pengenalan wajah teranyar ini akan memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil upaya penyelesaian kasus-kasus kejahatan. Selain itu, dapat membantu tindakan pencegahan dengan mendeteksi pola-pola kejahatan.
Proyek yang belum memiliki nama ini juga memungkinkan polisi untuk memulai pencarian berdasarkan foto yang diunggah dari media massa dan gambar di tempat umum.
Para pihak berwenang di lapangan juga akan dilengkapi dengan perangkat seluler, yang memungkinkan mereka menangkap dan mencari wajah secara langsung ke basis data nasional melalui aplikasi khusus.
The National Crime Records Bureau (NCRB) India meminta perusahaan yang melakukan penawaran untuk membangun proyek ini mengajukan proposal hingga 11 Oktober lalu. Namun, jumlah pasti perusahaan yang mengajukan penawaran tidak diketahui.
Dalam laporannya, CNN juga menyebutkan ada 80 perwakilan vendor yang dikabarkan ikut berpartisipasii dalam pertemuan pra-penawaran, yang berlangsung di kantor NCRB Delhi. Termasuk beberapa perusahaan asing di dalamnya.
Namun, keterlibatan perusahaan asing dalam membangun jaringan penting aparat keamanan India ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah keamanan nasional.
“India tidak memiliki undang-undang perlindungan data dan tidak berencana mengadopsi kerangka kerja hukum untuk sistem pengenalan wajah ini. Artinya proyek tersebut tanpa perlindungan hukum,” kata Apar Gupta, dari LSM teknologi India, Internet Freedom Foundation.
Kejahatan di India telah meningkat secara mengkhawatirkan. Terutama di daerah pinggiran pusat kota. Pada 2016, ada 709,1 pelanggaran per 100 ribu orang di 19 kota besar. Sedangkan berdasarkan data terbaru, secara rata-rata nasional ada 379,3 pelanggaran.
Mengutip dari laman News 18, sistem ini akan memiliki basis data yang terpusat. Nantinya, data tersebut dapat diakses oleh polisi di semua negara bagian. Cara kerja yang dibangun adalah mencocokan gambar dari jaringan kamera CCTV dengan data yang dimiliki yang mencakup catatan kriminal seseorang.
Sebalumnya, pihak berwenang di banyak negara bagian di India, termasuk Andhra Pradesh dan Punjab, telah mengadopsi teknologi pengenalan wajah pada 2018 untuk memerangi kejahatan.
Dalam dokumen setebal 172 halaman yang diterima oleh CNN, sistem yang diusulkan ini akan terisi dengan foto-foto para pelaku kejahatan, paspor, dan gambar-gambar yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga seperti Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak India.
Pola pengenalan wajah teranyar ini akan memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil upaya penyelesaian kasus-kasus kejahatan. Selain itu, dapat membantu tindakan pencegahan dengan mendeteksi pola-pola kejahatan.
Proyek yang belum memiliki nama ini juga memungkinkan polisi untuk memulai pencarian berdasarkan foto yang diunggah dari media massa dan gambar di tempat umum.
Para pihak berwenang di lapangan juga akan dilengkapi dengan perangkat seluler, yang memungkinkan mereka menangkap dan mencari wajah secara langsung ke basis data nasional melalui aplikasi khusus.
The National Crime Records Bureau (NCRB) India meminta perusahaan yang melakukan penawaran untuk membangun proyek ini mengajukan proposal hingga 11 Oktober lalu. Namun, jumlah pasti perusahaan yang mengajukan penawaran tidak diketahui.
Dalam laporannya, CNN juga menyebutkan ada 80 perwakilan vendor yang dikabarkan ikut berpartisipasii dalam pertemuan pra-penawaran, yang berlangsung di kantor NCRB Delhi. Termasuk beberapa perusahaan asing di dalamnya.
Namun, keterlibatan perusahaan asing dalam membangun jaringan penting aparat keamanan India ini dikhawatirkan akan menimbulkan masalah keamanan nasional.
“India tidak memiliki undang-undang perlindungan data dan tidak berencana mengadopsi kerangka kerja hukum untuk sistem pengenalan wajah ini. Artinya proyek tersebut tanpa perlindungan hukum,” kata Apar Gupta, dari LSM teknologi India, Internet Freedom Foundation.
Kejahatan di India telah meningkat secara mengkhawatirkan. Terutama di daerah pinggiran pusat kota. Pada 2016, ada 709,1 pelanggaran per 100 ribu orang di 19 kota besar. Sedangkan berdasarkan data terbaru, secara rata-rata nasional ada 379,3 pelanggaran.
(wbs)