Penerapan Layanan Berbasis Elektronik Tingkatkan Produktivitas dan Transparansi Negara

JAKARTA - Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai langkah telah dilakukan oleh Pemerintah untuk memperbaiki kinerja birokrasi melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) seperti e-procurement, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, serta kebijakan Satu Data dan Satu Peta.

Berbagai upaya perbaikan birokrasi tersebut telah meningkatkan peringkat Government Effectiveness Index Indonesia, dari peringkat 103 pada tahun 2015 menjadi peringkat 86 pada tahun 2016 atau naik 17 peringkat.

Sementara itu, peringkat Indonesia dalam E-Government Development Index (EGDI)yang dirilis PBB dari tahun ke tahun juga menunjukkan peningkatan. Laporan tersebut menyatakan Indonesia berhasil menaikkan peringkat dari Middle ke High EGDI Country. Pada tahun 2010, total indeks EGDI Indonesia adalah 0,4026 dan pada tahun 2018, indeks Indonesia mencapai 0,5258 atau naik 0,1232 poin. Berbagai pencapaian di atas merupakan hasil dari upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat penerapan e-government di Indonesia.

“Inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya melalui program kota pintar (smart cities), merupakan sinyal positif bagi penerapan connected government. Dari 17 negara yang mengalami peningkatan indeks EGDI, lima berasal dari Asia dan Indonesia adalah salah satunya. Hal ini menandakan transformasi digital di Indonesia sudah berjalan cukup baik dan saya yakin ke depannya, Indonesia akan menikmati manfaat besar dari digitalisasi ini,” ujar Ernest Lee, VP Government Vertical ALE APAC.

Maraknya pembahasan mengenai e-governmentmendorong Alcatel-Lucent Enterprise (ALE) sebagai penyedia solusi komunikasi terintegrasi menyelenggarakan ALE GovDay 2019: The Future of Government. Pada acara ini, ALE berbagi strategi pemanfaatan teknologi dan transformasi digital yang bisa mendukung penerapan e-government di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh pakar teknologi informasi adan komunikasi, e-government, serta perwakilan pemerintah dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri dan lain-lain.

“Melalui ALE GovDay 2019, kami ingin memberikan kontribusi bagi penerapan e-government di Indonesia. Sesuai dengan misi ALE untuk menghubungkan semua hal demi menciptakan pengalaman teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kami ingin membantu mewujudkan connected governmentuntuk meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada publik,” ujar Adios Purnama, Country Manager Alcatel-Lucent Enterprise.

Selain berbagi pengalaman dan strategi, dalam acara ini, ALE bersama dengan partner teknologi seperti Fujitsu, Samsung, Sangfor, Lenovo, Aca Pacific, Artapala, Virtus dan lain-lain menghadirkan beberapa solusi komunikasi bagi penerapan e-government. ALE sendiri telah berpengalaman membantu pemerintah di berbagai negara dalam menerapkan e-government.

ALE berperan penting dalam pengembangan smart city pertama di Palestina, tepatnya di kota Rabawi, melalui solusi Rainbow CPaaS dan UCaaS. Di Thailand, ALE mendukung Bangkok Metropolitan Administration (BMA) mengelola jaringan dengan lebih mudah dan sederhana. OmniVista 2500 yang digunakan ALE di BMA memungkinkan pemerintah setempat mengelola dan me-maintain jaringan secara terpadu dan simpel serta mendukung penggunaan perangkat Internet of Things (IoT) sebagai bagian dari rencana ‘Smart City’ di Bangkok.

“Di acara ALE GovDay 2019: The Future of Government ini kami bersama para pakar membahas perkembangan e-government di Indonesia dan bersama-sama mencari solusi terbaik bagi pembangunan e-government
di Indonesia,” pungkas Adios.