Ada Konten Ekstrimis, YouTube Terancam Kehilangan Iklan

Jum'at, 31 Maret 2017 - 23:03 WIB
Ada Konten Ekstrimis,...
Ada Konten Ekstrimis, YouTube Terancam Kehilangan Iklan
A A A
LONDON - Serangan teror di London baru-baru ini, membuat media sosial kembali menjadi sorotan. Salah satunya YouTube. Mengutip dari CNBC, Jumat (31/3/2017), Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd memanggil Google--induk perusahaan YouTube--Twitter, Facebook, dan Microsoft untuk membuat kesepakatan.

Platform media sosial itu diminta mengidentifikasi dan menghapus konten berbau propaganda teroris. Tidak hanya itu, mereka juga diminta menghapus konten bersifat ekstrimis, negatif, dan hoax secara lebih cepat.

Masalah konten ekstrimis ini, membuat beberapa perusahaan besar mengancam memboikot iklan mereka di media sosial. Mengutip dari Gadget360, General Motors, Johnson & Johnson, PepsiCo, McDonald, AT & T bahkan berencana menghentikan iklan mereka di YouTube. Jika ini terjadi, maka YouTube terancam kehilangan fulus USD750 juta atau setara Rp999 miliar (estimasi kurs Rp13.323/USD) dari iklan.

Perusahaan tersebut memprotes penempatan iklan mereka di samping konten yang menyinggung, termasuk postingan video dari kelompok teroris maupun afiliasinya.

Nomura Instinet memperkirakan bila Google tidak bisa menangani ini, maka pendapatan mereka bisa tergerus 7,5%. Data eMarketer mengatakan tahun 2017, pendapatan Google dari iklan diperkirakan bisa mencapai USD72,69 miliar. Jada jika tidak ditangani secara benar, maka mereka akan kehilangan pundi-pundi uang.

Ancaman boikot terhadap YouTube membuat WPP, perusahaan humas dan periklanan multinasional asal Inggris angkat suara. CEO WPP Martin Sorrell mengatakan, aksi boikot iklan terhadap YouTube merupakan hal tidak masuk akal. “Mereka (pemasang iklan) memang punya argumen, tetapi memboikot iklan apalagi secara permanen bukan langkah yang baik,” ujarnya kepada CNBC.

Bila WPP merasa keberatan bukan tanpa sebab. Tahun lalu, mereka mendapat keuntungan dari bermitra dengan Google. Perusahaan yang bermarkas di London ini, meraih fulus USD5 miliar atau setara Rp66 triliun atas jasa pemasangan iklan klien mereka di Google. Begitu pula dari Facebook sebesar USD1,7 miliar dan USD90 juta dari Snapchat.

Mengatasi konten ekstrimis, WPP mengatakan mereka bersama Google telah memperkenalkan teknologi dalam memantau penempatan iklan yang muncul secara efektif. Meski demikian, ia tidak menjamin 100% merek si pemasang iklan aman dari konten negatif.

Yang jelas, sambung Sorrell, dengan adanya kontrol duopolistik, media sosial akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap konten yang ada. Karena bagaimana pun juga, Google, Facebook, Twitter dan koleganya adalah perusahaan media bukan perusahaan teknologi. Sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap isi yang ada di saluran mereka.
(ven)
Berita Terkait
Buku Saku Digital Well-being...
Buku Saku Digital Well-being Jadi Panduan Orang Tua Awasi Aktivitas Digital Anak
Hoaks Penembakan Gus...
Hoaks Penembakan Gus Idris, Adegan Merupakan Konten YouTube
Sesat, YouTube Musnahkan...
Sesat, YouTube Musnahkan 2.500 Saluran Berbahasa China
Dokter Relawan Covid-19...
Dokter Relawan Covid-19 Buka Suara Soal Kanal YouTube Penyebar Hoax
Google Bayar Konten...
Google Bayar Konten Berita
Hoax Berita Anang Hermansyah...
Hoax Berita Anang Hermansyah Meninggal
Berita Terkini
SpaceX Berganti Nama...
SpaceX Berganti Nama Jadi SpaceXAI Bukti Fokus pada AI
2 jam yang lalu
China Ciptakan Baterai...
China Ciptakan Baterai Nuklir yang Bisa Bertahan Ribuan Tahun
8 jam yang lalu
Kontroversi Meletus...
Kontroversi Meletus antara Apple dan OpenAI, Apakah Itu?
12 jam yang lalu
Membawa Udara Bersih...
Membawa Udara Bersih ke Dalam Rumah, Bentuk Kepedulian Terbaik Saat Polusi Melanda
2 hari yang lalu
Berbasis Open Source,...
Berbasis Open Source, Equnix Dorong Ekosistem PostgreSQL
2 hari yang lalu
Membongkar Otak Rudal...
Membongkar Otak Rudal Barracuda-500M yang Supercerdas
2 hari yang lalu
Infografis
Skuad Timnas Spanyol...
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026, Tak Ada Pemain Real Madrid
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved