Ada Konten Ekstrimis, YouTube Terancam Kehilangan Iklan

Jum'at, 31 Maret 2017 - 23:03 WIB
Ada Konten Ekstrimis,...
Ada Konten Ekstrimis, YouTube Terancam Kehilangan Iklan
A A A
LONDON - Serangan teror di London baru-baru ini, membuat media sosial kembali menjadi sorotan. Salah satunya YouTube. Mengutip dari CNBC, Jumat (31/3/2017), Menteri Dalam Negeri Inggris Amber Rudd memanggil Google--induk perusahaan YouTube--Twitter, Facebook, dan Microsoft untuk membuat kesepakatan.

Platform media sosial itu diminta mengidentifikasi dan menghapus konten berbau propaganda teroris. Tidak hanya itu, mereka juga diminta menghapus konten bersifat ekstrimis, negatif, dan hoax secara lebih cepat.

Masalah konten ekstrimis ini, membuat beberapa perusahaan besar mengancam memboikot iklan mereka di media sosial. Mengutip dari Gadget360, General Motors, Johnson & Johnson, PepsiCo, McDonald, AT & T bahkan berencana menghentikan iklan mereka di YouTube. Jika ini terjadi, maka YouTube terancam kehilangan fulus USD750 juta atau setara Rp999 miliar (estimasi kurs Rp13.323/USD) dari iklan.

Perusahaan tersebut memprotes penempatan iklan mereka di samping konten yang menyinggung, termasuk postingan video dari kelompok teroris maupun afiliasinya.

Nomura Instinet memperkirakan bila Google tidak bisa menangani ini, maka pendapatan mereka bisa tergerus 7,5%. Data eMarketer mengatakan tahun 2017, pendapatan Google dari iklan diperkirakan bisa mencapai USD72,69 miliar. Jada jika tidak ditangani secara benar, maka mereka akan kehilangan pundi-pundi uang.

Ancaman boikot terhadap YouTube membuat WPP, perusahaan humas dan periklanan multinasional asal Inggris angkat suara. CEO WPP Martin Sorrell mengatakan, aksi boikot iklan terhadap YouTube merupakan hal tidak masuk akal. “Mereka (pemasang iklan) memang punya argumen, tetapi memboikot iklan apalagi secara permanen bukan langkah yang baik,” ujarnya kepada CNBC.

Bila WPP merasa keberatan bukan tanpa sebab. Tahun lalu, mereka mendapat keuntungan dari bermitra dengan Google. Perusahaan yang bermarkas di London ini, meraih fulus USD5 miliar atau setara Rp66 triliun atas jasa pemasangan iklan klien mereka di Google. Begitu pula dari Facebook sebesar USD1,7 miliar dan USD90 juta dari Snapchat.

Mengatasi konten ekstrimis, WPP mengatakan mereka bersama Google telah memperkenalkan teknologi dalam memantau penempatan iklan yang muncul secara efektif. Meski demikian, ia tidak menjamin 100% merek si pemasang iklan aman dari konten negatif.

Yang jelas, sambung Sorrell, dengan adanya kontrol duopolistik, media sosial akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka terhadap konten yang ada. Karena bagaimana pun juga, Google, Facebook, Twitter dan koleganya adalah perusahaan media bukan perusahaan teknologi. Sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap isi yang ada di saluran mereka.
(ven)
Berita Terkait
Hoaks Penembakan Gus...
Hoaks Penembakan Gus Idris, Adegan Merupakan Konten YouTube
Sesat, YouTube Musnahkan...
Sesat, YouTube Musnahkan 2.500 Saluran Berbahasa China
Dokter Relawan Covid-19...
Dokter Relawan Covid-19 Buka Suara Soal Kanal YouTube Penyebar Hoax
Google Bayar Konten...
Google Bayar Konten Berita
Hoax Berita Anang Hermansyah...
Hoax Berita Anang Hermansyah Meninggal
Berkat Google dan YouTube,...
Berkat Google dan YouTube, Pendapatan Alphabet Naik 14% pada Q3 2020
Berita Terkini
Nvidia Siap Gandeng...
Nvidia Siap Gandeng Perusahaan China demi Kembangkan Robot Super Humanoid
15 jam yang lalu
Hubungkan Inovator Lokal...
Hubungkan Inovator Lokal dengan Jaringan Modal Internasional di The 2026 Asia Grassroots Forum
16 jam yang lalu
Google Berniat Lepaskan...
Google Berniat Lepaskan 32 Juta Nyamuk Jantan Steril di AS
19 jam yang lalu
China Melakukan Penelitian...
China Melakukan Penelitian Reproduksi Manusia di Luar Angkasa
1 hari yang lalu
Apakah Kehidupan di...
Apakah Kehidupan di Planet Mirip Bumi K2-18b Memang Ada?
1 hari yang lalu
LG Tepis Isu Keluar...
LG Tepis Isu Keluar dari Pasar TV dan Menjual Bisnisnya ke Hisense
1 hari yang lalu
Infografis
8 Negara dengan Aturan...
8 Negara dengan Aturan Berpakaian Paling Ketat, Ada yang Melarang Sandal Jepit
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved