Pemerintah Pastikan Tidak Tebang Pilih Blokir Berita Hoax
Senin, 09 Januari 2017 - 16:33 WIB
Pemerintah Pastikan Tidak Tebang Pilih Blokir Berita Hoax
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan tidak tebang pilih dalam memblokir berita-berita bohong alias hoax. Hal ini menanggapi pernyataan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyesalkan sikap Kominfo yang melakukan pemblokiran terhadap 11 laman situs Islam.
Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, fokus utama pemerintah kepada konten yang bertentangan dengan regulasi, mengandung pernyataan berunsur kebencian (hate speech), pornografi, hingga kekerasan terhadap anak.
"Yang kami pikirkan kontennya. Selama kontennya bertentangan dengan regulasi, UU, hate speech, masalah pornografi, child abuse, saya enggak peduli dari kelompok manapun," katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Mantan Bos Telkom ini menegaskan, pihaknya tidak hanya memblokir situs-situs Islam semata. Pihaknya pun juga telah memblokir laman dari kelompok lain yang mengandung unsur terlarang.
"Bukan kepada siapa punya siapa. Jadi kalau itu dikatakan, bahwa itu hanya berkaitan dengan agama tertentu, enggak. Yang bukan agama Islam, juga saya blok. Ada juga yang saya blok. Saya punya buktinya. Intinya bukan masalah agama atau kelompok mana, itu bagi saya nomor sekian," imbuh dia.
Sejatinya, tambah Rudi, pemblokiran adalah cara terakhir pemerintah menangkis penyebaran berita hoax. Pemerintah pada dasarnya hanya tidak menginginkan masyarakat terus disuguhkan dengan pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kami ini menyelesaikan permasalahan konten negatif itu selalu dibawa masalah blokir-blokir. Kalau masalah blokir itu terakhir. Itu sebetulnya hilir. Intinya kami harus bekerja sama dengan masyarakat. Semua aktifitas dimulai dari masyarakat. Karena isunya dari masyarakat," tandasnya.
Menkominfo Rudiantara mengungkapkan, fokus utama pemerintah kepada konten yang bertentangan dengan regulasi, mengandung pernyataan berunsur kebencian (hate speech), pornografi, hingga kekerasan terhadap anak.
"Yang kami pikirkan kontennya. Selama kontennya bertentangan dengan regulasi, UU, hate speech, masalah pornografi, child abuse, saya enggak peduli dari kelompok manapun," katanya di Kantor Kemenko bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (9/1/2017).
Mantan Bos Telkom ini menegaskan, pihaknya tidak hanya memblokir situs-situs Islam semata. Pihaknya pun juga telah memblokir laman dari kelompok lain yang mengandung unsur terlarang.
"Bukan kepada siapa punya siapa. Jadi kalau itu dikatakan, bahwa itu hanya berkaitan dengan agama tertentu, enggak. Yang bukan agama Islam, juga saya blok. Ada juga yang saya blok. Saya punya buktinya. Intinya bukan masalah agama atau kelompok mana, itu bagi saya nomor sekian," imbuh dia.
Sejatinya, tambah Rudi, pemblokiran adalah cara terakhir pemerintah menangkis penyebaran berita hoax. Pemerintah pada dasarnya hanya tidak menginginkan masyarakat terus disuguhkan dengan pemberitaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
"Kami ini menyelesaikan permasalahan konten negatif itu selalu dibawa masalah blokir-blokir. Kalau masalah blokir itu terakhir. Itu sebetulnya hilir. Intinya kami harus bekerja sama dengan masyarakat. Semua aktifitas dimulai dari masyarakat. Karena isunya dari masyarakat," tandasnya.
(ven)
