Pemerintah Didesak Perbaiki Infrastruktur Sebelum Hadirkan 5G

JAKARTA - Akhir tahun lalu, Pemerintah Indonesia bersama para operator telekomunikasi serentak mengumumkan peluncuran jaringan 4G Long Term Evolution (LTE) di Indonesia. Namun meski belum lama dideklarasikan, nyatanya layanan 5G sudah mulai digaungkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan para operator lokal yang siap mengadopsi 5G kemungkinan pada tahun 2020.

Namun menurut pengamat telekomunikasi sekaligus Chairman Mastel Institue, Nonot Harsono, sebelum menghadirkan 5G perlu adanya perbaikan infrastruktur terlebih dahulu.

Salah satu contohnya kebanyakan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) di Indonesia saat ini ukurannya masih kecil. Selain itu penyebaran jaringan pun masih disokong oleh Fiber Optik (FO).

"Ini kewajiban negara, mau tidak mau memaksimalkan BTS yang kecil dengan kabel optik. Menyambungkan kabel ke rumah-rumah, agar setiap rumah dapat akses internet," ujar Nonot saat diskusi bertajuk 'Pentingnya Sinergi Antar Operator Untuk Mendukung Terwujudnya Ekosistem Digital' di Kawasan SCBD, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Lebih lanjut, Nonot menyarankan, agar infrastruktur yang dapat lebih efektif sebaiknya perbanyak infrastruktur FO. Hal ini dapat menyalurkan internet dengan lebih merata.

Namun kendalanya saat ini, untuk menyalurkan FO butuh dana yang tidak sedikit. Sedangkan biaya membuat BTS lebih hemat dibandingkan FO.

"Oleh karena itu untuk menuju layanan 5G, pemerintah dan operator harus memperbaiki infrastruktur terlebih dahulu," tukasnya.

Layanan 5G sendiri saat ini sudah mulai dipakai oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepang, dan Inggris.