DPR Tegaskan Uji Publik KPI Tak Bisa Jadi Acuan

JAKARTA - Komisi I DPR RI menyatakan polemik uji publik yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) Induk Televisi Berjaringan, sudah menemui titik terang. DPR berharap izin penyiaran 10 TV swasta segera diselesaikan karena uji publik tidak bisa menjadi acuan dalam perpanjangan.

"Soal uji publik KPI, saya rasa sudah tidak perlu dibesar-besarkan lagi. Sebab kita komisi I juga sudah menjabarkan secara gamblang kepada Menteri Teleomunikasi dan Informatika (Kominfo) pada saat rapat, bahwa uji publik yang dilakukan KPI tidak bisa dijadikan acuan untuk memberi perpanjangan Izin," ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Evita Nursanty, saat dihubungi Sindonews, Senin (15/2/2016).

Menurutnya, masalah ini tidak boleh tidak dibuat berlarut-larut. Sebab yang dilakukan KPI kemarin juga sudah jelas tidak mendasar.

Dilansir dari Okezone, KPI sendiri telah memberikan sinyal untuk mengeluarkan izin kepada 10 stasiun swasta dengan alasan agar tidak terjadi polemik yang berlarut-larut.

"Kita paham televisi di belakangnya juga banyak karyawan yang kerja di sana," ujar Komisioner KPI, Sujarwanto Rahmat M Arifin, Kamis (11/2/2016).

Sujarwanto menambahkan, saat ini KPI hanya ingin semua TV di Indonesia menjadi profesional dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Sehinga, publik akan menikmati tayangan televisi yang berkualitas. "Tetapi kita kan punya spirit bersama bahwa TV kita harus lebih baik dari kemarin," katanya.

KPI mencatat ada 10 stasiun televisi swasta yang akan habis masa izinnya pada 2016, yakni RCTI, TPI, GlobalTV, SCTV, Antv, Indosiar, TV One, MetroTV, TransTV, dan Trans7.

Baca juga:

DPR: KPI Tak Memiliki Landasan Hukum Jelas Lakukan Uji Publik

Uji Publik KPI Harus Ada Metodologi dan Aturan Jelas

Polemik Uji Publik KPI, DPR Desak Menkominfo Bersikap Tegas