Negara Wajib Jamin Keamanan Cyber

DENPASAR - Tantangan utama dalam bernegara di era digital ini adalah mengawal era cyber agar jangan sampai mengancam keamanan dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sini, negara wajib menjamin keamanan cyber.

“Kita komunikasi, belanja, pesan ojek saja sekarang sudah serba digital. Namun, peningkatan penggunaan di wilayah cyber ini belum diimbangi dengan peningkatan kesadaran keamanannya,” ujar pakar keamanan cyber dan komunikasi, Pratama Persadha dalam studium general mahasiswa FISIP Univeristas Udayana di Denpasar, Bali, Sabtu (29/8/2015).

Dia mencontohkan web yang ada di internet. Hanya sekitar 5% yang bisa disebut aman. Selebihnya bisa disebut sebagai dark web dengan konten berbahaya, seperti pornografi, kekerasan, adu domba, piranti lunak bajakan yang bisa membahayakan para pengunjung web tersebut.

“Bayangkan saja bila pejabat yang mempunyai informasi penting bahkan rahasia milik negara sembarangan membuka internet, sembarangan memasang aplikasi ke telepon pintar mereka. Bisa-bisa rahasia negara bocor keluar,” ungkap Pratama.

Karena itu di depan ratusan mahasiswa, Pratama berpesan penting bagi generasi muda mengenali teknologi. Namun, tidak sebatas sebagai pemakai konten, tetapi bisa mengenali mana yang aman dan tidak dalam wilayah cyber.

“Kalau anak muda kita tahu mana yang aman dan rentan terhadap serangan, saya rasa tidak akan ada kejadian lagi pemerintah memakai web berbasis blog dan sharehosting seperti yang terjadi dalam kasus web revolusimental misalnya. Lama kelamaan hal semacam ini akan menjadi pengetahuan umum yang hampir semua orang mengerti,” terang pria yang juga menjadi chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

Pratama menekankan, antusisme generasi muda terhadap persoalan keamanan cyber memang harus ditingkatkan, karena ke depan merekalah yang akan mengelola negara.

"Kita harus bangga dengan Indonesia, meski masih banyak kekurangan. Kita tidak boleh menghina usaha bangsa sendiri. Misalnya, soal internet, kabel bawah laut susah memasangnya, terutama karena perairan Indonesia yang begitu luas. Namun tetap harus dipasang walaupun harus mengeluarkan ongkos jauh lebih besar,” paparnya.

Pratama mengimbau agar semua pihak meningkatkan kesadaran masyarakat yang paripurna terhadap bahaya cyber. Namun, saat ini ujung tombaknya adalah negara. Karena itu negara lah yang harus bertindak dan memberikan contoh mendasar bagaimana keamanan cyber dibangun.