Inggris Siap Penjarakan Bos Medsos Jika Gagal Lindungi Anak-anak
Kamis, 19 Januari 2023 - 08:40 WIB
loading...
Inggris siap penjarakan bos Media Sosial yang lalai melindugi anak-anak. FOTO/ DAILY
A
A
A
LONDON - Inggris minta para bos media sosial seperti Mark Zuckerberg untuk dipenjara apabila terbukti lalai dalam melindungi anak di bawah umur dari bahaya ruang online.
BACA JUGA - Mengenal Twitter Blue, Fitur Berlangganan Twitter yang Rilis Hari Ini
Tak tanggung-tanggung, hukuman penjara bisa dikenakan selama dua tahun.
Kebijakan ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak lama oleh Inggris namun baru disetujui setelah Perdana Menteri Rishi Sunak menghadapi kehilangan suara di House of Commons pada hari Selasa kemarin.
Diketahui sebanyak 50 anggota parlemen Konservatif dan partai oposisi utama mengatakan mereka akan mendukung amandemen lain untuk rancangan undang-undang kemanan online yang telah lama tertunda.
Michelle Donelan, Menteri Budaya dan Digital, mengatakan dalam pernyataan tertulis kepada parlemen bahwa pemerintah setuju untuk mengubah undang-undang sehingga para eksekutif dapat dipenjara jika mereka 'menyetujui atau berkomplot' untuk mengabaikan aturan baru.
"Amandemen ini tidak akan memengaruhi mereka yang telah bertindak dengan itikad baik," kata Donelan seperti dikutip dari Metro pada Rabu (18/1/2023).
"Tapi itu akan memberikan gigi tambahan untuk memberikan perubahan dan memastikan bahwa orang dimintai pertanggungjawaban jika mereka gagal melindungi anak-anak dengan baik," lanjutnya.
Inggris, Uni Eropa dan negara Eropa lainnya memang diketahui telah berjuang keras untuk melindungi pengguna media sosial, khususnya anak-anak, dari konten berbahaya tanpa merusak kebebasan berbicara.
Rancangan undang-undang tersebut awalnya dirancang untuk menciptakan salah satu rezim terberat untuk mengatur platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.
Itu bertujuan untuk membuat perusahaan membasmi konten ilegal di situs mereka, seperti pornografi, balas dendam, dan mendorong bunuh diri. Namun, proposal tersebut dipermudah pada bulan November.
Ini terjadi ketika persyaratan untuk menghentikan konten yang legal namun berbahaya dihapus karena dapat merusak kebebasan berbicara. Sebaliknya, platform akan diminta untuk menegakkan batasan usia.
BACA JUGA - Mengenal Twitter Blue, Fitur Berlangganan Twitter yang Rilis Hari Ini
Tak tanggung-tanggung, hukuman penjara bisa dikenakan selama dua tahun.
Kebijakan ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak lama oleh Inggris namun baru disetujui setelah Perdana Menteri Rishi Sunak menghadapi kehilangan suara di House of Commons pada hari Selasa kemarin.
Diketahui sebanyak 50 anggota parlemen Konservatif dan partai oposisi utama mengatakan mereka akan mendukung amandemen lain untuk rancangan undang-undang kemanan online yang telah lama tertunda.
Michelle Donelan, Menteri Budaya dan Digital, mengatakan dalam pernyataan tertulis kepada parlemen bahwa pemerintah setuju untuk mengubah undang-undang sehingga para eksekutif dapat dipenjara jika mereka 'menyetujui atau berkomplot' untuk mengabaikan aturan baru.
"Amandemen ini tidak akan memengaruhi mereka yang telah bertindak dengan itikad baik," kata Donelan seperti dikutip dari Metro pada Rabu (18/1/2023).
"Tapi itu akan memberikan gigi tambahan untuk memberikan perubahan dan memastikan bahwa orang dimintai pertanggungjawaban jika mereka gagal melindungi anak-anak dengan baik," lanjutnya.
Inggris, Uni Eropa dan negara Eropa lainnya memang diketahui telah berjuang keras untuk melindungi pengguna media sosial, khususnya anak-anak, dari konten berbahaya tanpa merusak kebebasan berbicara.
Rancangan undang-undang tersebut awalnya dirancang untuk menciptakan salah satu rezim terberat untuk mengatur platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.
Itu bertujuan untuk membuat perusahaan membasmi konten ilegal di situs mereka, seperti pornografi, balas dendam, dan mendorong bunuh diri. Namun, proposal tersebut dipermudah pada bulan November.
Ini terjadi ketika persyaratan untuk menghentikan konten yang legal namun berbahaya dihapus karena dapat merusak kebebasan berbicara. Sebaliknya, platform akan diminta untuk menegakkan batasan usia.
(wbs)
Lihat Juga :
