Kualitas STB Banyak Dikeluhkan, DPR: Jangan Bikin Susah Rakyat!
Jum'at, 11 November 2022 - 12:51 WIB
loading...
Respons DPR terkait perangkat penunjang untuk menyaksikan siaran TV Digital yakni Set Top Box (STB) banyak dikeluhkan masyarakat. FOTO/ DOK SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penerapan analog switch off (ASO) di Jabodetabek sejak 2 November 2022 terus menuai polemik. Sebagian besar masyarakat mengeluhkan buruknya kualitas set top box di pasaran.
BACA JUGA - Gelisah Eps.44 Nasib TV Analog Kemudian
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mengingatkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam melaksanakan ASO tidak mempersulit masyarakat. Karena itu, komitmen Kemenkominfo terutama dalam mendistribusikan STB gratis dan berkualitas bagi keluarga kurang mampu sangat penting.
Termasuk dalam hal peredaran berbagai merek STB di pasaran bagi masyarakat mampu.
Pemerintah harus memastikan bahwa STB yang beredar telah tersertifikasi. Target pendistribusian enam juta unit STB mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial.
“Masyarakat harus mendapatkan haknya. Kalau enggak siap, jangan buru-buru dong, itu hanya bikin rakyat susah. Apalagi sekarang situasinya banyak krisis. Harus lihat di (masyarakat) bawah situasinya seperti apa. Ini yang kami sesalkan,” tegas Nurul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Politisi Partai Golkar ini juga menyesalkan Kemenkominfo yang tidak konsisten dalam penerapan serentak ASO secara nasional namun baru di Jabodetabek per 2 November lalu. “Seolah-olah Jabodetabek sudah mewakili satu Republik ini dan melegitimasi ASO. Jangan sampai Pemerintah buang badan atas kewajibannya menyediakan infrastruktur peralihan siaran TV ini," kata Nurul.
BACA JUGA - Gelisah Eps.44 Nasib TV Analog Kemudian
Anggota Komisi I DPR Nurul Arifin mengingatkan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam melaksanakan ASO tidak mempersulit masyarakat. Karena itu, komitmen Kemenkominfo terutama dalam mendistribusikan STB gratis dan berkualitas bagi keluarga kurang mampu sangat penting.
Termasuk dalam hal peredaran berbagai merek STB di pasaran bagi masyarakat mampu.
Pemerintah harus memastikan bahwa STB yang beredar telah tersertifikasi. Target pendistribusian enam juta unit STB mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kementerian Sosial.
“Masyarakat harus mendapatkan haknya. Kalau enggak siap, jangan buru-buru dong, itu hanya bikin rakyat susah. Apalagi sekarang situasinya banyak krisis. Harus lihat di (masyarakat) bawah situasinya seperti apa. Ini yang kami sesalkan,” tegas Nurul di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/11/2022).
Politisi Partai Golkar ini juga menyesalkan Kemenkominfo yang tidak konsisten dalam penerapan serentak ASO secara nasional namun baru di Jabodetabek per 2 November lalu. “Seolah-olah Jabodetabek sudah mewakili satu Republik ini dan melegitimasi ASO. Jangan sampai Pemerintah buang badan atas kewajibannya menyediakan infrastruktur peralihan siaran TV ini," kata Nurul.
Lihat Juga :
