Ahli Dorong Pengembangan Teknologi Pengumpulan Data dan Layanan Digital

Masih menurut Faiz, kelemahan pemerintah Indonesia selama ini, tidak pernah memiliki ukuran keberhasilan suatu program dilaksanakan. Hal ini berefek masih banyaknya rakyat yang berada dalam kebingungan atas kemana larinya pajak dibayarkan oleh mereka.

“Program pertanggungjawaban dari anggaran APBN yang mencapai Rp3.000 triliun. Sudah selayaknya pemerintah memilik sistem pelaporan kinerja realisasi APBN yang diukur dari pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisiensi, dengan penggunaan teknologi digital,” pesannya.

Meski kemandirian teknologi menjadi salah satu poin penting dalam swasembada dalam berbagai bidang, namun upaya penanggulangan resesi diingatkan Faiz juga memerlukan berbagai program lain yang dijalankan secara transparan disertai baiknya praktik tata kelola. Sebagai contoh, Amerika di masa kepemimpinan Presiden Barack Obama membeberkan secara transparan mengenai program yang dijalankan, baik yang berhasil maupun tidak hingga apa yang berkelanjutkan di kepemimpinan presidenan berikutnya.

“Ini bukan yang terbaik, tapi AS adalah salah satu negara yang keterbukaan informasinya dapat dicontoh. Masyarakat Indonesia perlu memiliki suatu wadah secara digital, sehingga program yang diusung pemerintah menjadi sudah yang dimiliki rakyat, bukan hanya milik segelintir orang yang memiliki akses ke anggota dewang yang terhormat, atau menjadi pembisik penguasa,” seru Faiz.

Singkatnya, Faiz berharap pemerintah mewujudkan kemandirian teknologi informasi sebagai bagian dari program swasembada 5.0 yang meliputi berbagai sektor, termasuk pangan,
pembangunan infrastruktur berkelanjutan, hingga finansial