Cegah Kejahatan Siber di Indonesia, Kominfo Gandeng Raksasa Teknologi Amerika
Kamis, 26 Mei 2022 - 16:26 WIB
loading...
Kominfo menjajaki kolaborasi dengan perusahaan raksasa Cisco asal Amerika. Foto: dok Kominfo
A
A
A
JAKARTA - Kejahatan siber jadi isu prioritas rangkaian pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) dalam Presidensi G20 Indonesia 2022 di Davos, Swiss.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, dalam isu prioritas tersebut, tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan siber atau cyber crime atau kejahatan siber menjadi substansi pembahasan yang sangat penting.
”Salah satu isu prioritas dari DEWG G20 adalah Cross Border Data Flow and Free Flow with Trust sebagai isu ketiga, disamping isu Connectivity and Post-Covid Recovery serta Digital Literacy and Digital Talent,” ujarnya.
Menurut Menteri Johnny, dalam isu prioritas ketiga DEWG itu, salah satu aspek yang diangkat adalah perlindungan data.”Perlindungan data ini luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis, jadi tata kelola data yang memadai,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa persoalan cyber crime di Indonesia sangat luas, sehingga perlu teknologi cyber security untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih. ”Kita tahu, di Indonesia banyak sekali ilegal fintech, kebocoran-kebocoran data, hingga hoaks,” paparnya.
Selain tata kelola dan manajemen dalam mengatasi cyber security, Menteri Johnny menegaskan Indonesia harus mempunyai talenta digital memadai sehingga diharapakan dapat menangani ekosistem teknologi secara tepat.
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra perusahan teknologi global. Salah satunya seperti Cisco yang mempunyai pilihan teknologi canggih.
“Cisco punya teknologinya. Lalu, bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi paling tepat. Jangan sampai nanti ruang digital kita itu kotor. Pilihan teknologi dan komitmen dunia usaha yang seperti ini perlu kita sambut dengan baik dalam rangka kolaborasi, sehingga bisa menghasilkan pilihan teknologi yang tepat untuk Indonesia,” imbuhnya.
Keterlibatan Cisco diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap bersih dimana saat ini Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.
”Kita sudah bertemu Cisco dan membicarakan bagaimana menjaga cyber security agar tetap bersih. Apalagi di Indonesia banyak illegal fintech, kebocoran data, dan hoaks,” ungkap Johnny.
Cisco disebutnya memiliki komitmen membantu pemerintah Indonesia menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.
Dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, Menkominfo Johnny G. Plate sebelumnya telah melakukan beberapa pertemuan bilateral diantaranya dengan President Google Asia Pacific Scott Beaumont, Presiden Qualcomm Alex Roger, Presiden Traveloka Caesar Indra dan Vice President Sisco Jonathan Davidson.
Kebocoran data di Indonesia dalam 2 tahun terakhir meroket drastis. Tidak hanya dari sektor swasta, tapi juga dari pemerintahan dan BUMN. Pada Mei 2021, misalnya, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin. Diklaim ada 279 juta data penduduk, termasuk 20 juta diantaranya memiliki foto personal.
BACA JUGA: Begini Cara S Pen di Galaxy S22 Ultra 5G Dipakai Bikin Artwork yang Mumpuni
Lau, ada dugaan penjualan data dua juta nasabah BRI Life dengan harga USD7.000 atau sekitar Rp101,6 juta. Diduga ada 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Meliputi
foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life.
Selain itu, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diduga bocor. Tepatnya, sebanyak 2,3 juta data warga Indonesia termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya.
Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan, dalam isu prioritas tersebut, tata kelola dan manajemen untuk mengatasi kejahatan siber atau cyber crime atau kejahatan siber menjadi substansi pembahasan yang sangat penting.
”Salah satu isu prioritas dari DEWG G20 adalah Cross Border Data Flow and Free Flow with Trust sebagai isu ketiga, disamping isu Connectivity and Post-Covid Recovery serta Digital Literacy and Digital Talent,” ujarnya.
Menurut Menteri Johnny, dalam isu prioritas ketiga DEWG itu, salah satu aspek yang diangkat adalah perlindungan data.”Perlindungan data ini luas, tidak hanya data pribadi. Ada data geospasial atau data-data strategis, jadi tata kelola data yang memadai,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa persoalan cyber crime di Indonesia sangat luas, sehingga perlu teknologi cyber security untuk menjaga ruang digital kita agar tetap bersih. ”Kita tahu, di Indonesia banyak sekali ilegal fintech, kebocoran-kebocoran data, hingga hoaks,” paparnya.
Selain tata kelola dan manajemen dalam mengatasi cyber security, Menteri Johnny menegaskan Indonesia harus mempunyai talenta digital memadai sehingga diharapakan dapat menangani ekosistem teknologi secara tepat.
Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo akan terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra perusahan teknologi global. Salah satunya seperti Cisco yang mempunyai pilihan teknologi canggih.
“Cisco punya teknologinya. Lalu, bersama-sama kita akan merumuskan pilihan teknologi paling tepat. Jangan sampai nanti ruang digital kita itu kotor. Pilihan teknologi dan komitmen dunia usaha yang seperti ini perlu kita sambut dengan baik dalam rangka kolaborasi, sehingga bisa menghasilkan pilihan teknologi yang tepat untuk Indonesia,” imbuhnya.
Keterlibatan Cisco diharapkan dapat menjaga ruang digital tetap bersih dimana saat ini Indonesia menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara.
”Kita sudah bertemu Cisco dan membicarakan bagaimana menjaga cyber security agar tetap bersih. Apalagi di Indonesia banyak illegal fintech, kebocoran data, dan hoaks,” ungkap Johnny.
Cisco disebutnya memiliki komitmen membantu pemerintah Indonesia menyiapkan teknologi yang tepat untuk membersihkan ruang digital.
Dalam kunjungannya ke Davos, Swiss, Menkominfo Johnny G. Plate sebelumnya telah melakukan beberapa pertemuan bilateral diantaranya dengan President Google Asia Pacific Scott Beaumont, Presiden Qualcomm Alex Roger, Presiden Traveloka Caesar Indra dan Vice President Sisco Jonathan Davidson.
Kebocoran data di Indonesia dalam 2 tahun terakhir meroket drastis. Tidak hanya dari sektor swasta, tapi juga dari pemerintahan dan BUMN. Pada Mei 2021, misalnya, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin. Diklaim ada 279 juta data penduduk, termasuk 20 juta diantaranya memiliki foto personal.
BACA JUGA: Begini Cara S Pen di Galaxy S22 Ultra 5G Dipakai Bikin Artwork yang Mumpuni
Lau, ada dugaan penjualan data dua juta nasabah BRI Life dengan harga USD7.000 atau sekitar Rp101,6 juta. Diduga ada 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Meliputi
foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life.
Selain itu, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diduga bocor. Tepatnya, sebanyak 2,3 juta data warga Indonesia termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya.
(dan)
Lihat Juga :
