Ini Pasal KUHP untuk Menjerat Influencer dan Artis yang Pompom Kripto Ilegal
loading...
Pompom atau mempromosikan kripto ilegal bisa dijerat pasal 55 dan 56 KUHP. Foto: Reuters
A
A
A
JAKARTA - Influencer ataupun artis yang melakukan pompom atau mempromosikan kripto yang bersifat ilegal harus hati-hati. Sebab, mereka bisa dijerat hukum pidana. Tepatnya, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
Pompom sudah jadi istilah umum di saham. Diartikan sebagai upaya merekomendasikan saham tertentu oleh seseorang di media sosial secara berlebihan.
Tujuannya, untuk mengajak masyarakat membeli atau menjual saham yang dianggap menjanjikan keuntungan.
Sementara itu, belum lama ini Bappebti telah merilis daftar kripto yang legal terdaftar di Indonesia. Sampai saat ini ada 229 aset kripto yang resmi terdaftar di Bappebti. Bappebti juga telah mengeluarkan izin operasi kepada 15 pedagang aset kripto.
Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan juga sudah berupaya melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat. Selama 2021, Kemendag dan Kominfo sudah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading.
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak mengatakan bahwa public figure atau artis yang terlibat pompom atau mempromosikan kripto yang bersifat ilegal, maka mereka bisa terjerat hukum pidana.
Legalitas kripto di Tanah Air diatur dalam dua aturan:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
2. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur penetapan daftar Aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Jika diketahui mempromosikan atau melakukan pom-pom kripto ilegal, maka artis atau tokoh publik bisa dijerat hukum pidana dengan mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
Bunyi Pasal 55 KUHP adalah berikut:
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Pompom sudah jadi istilah umum di saham. Diartikan sebagai upaya merekomendasikan saham tertentu oleh seseorang di media sosial secara berlebihan.
Tujuannya, untuk mengajak masyarakat membeli atau menjual saham yang dianggap menjanjikan keuntungan.
Sementara itu, belum lama ini Bappebti telah merilis daftar kripto yang legal terdaftar di Indonesia. Sampai saat ini ada 229 aset kripto yang resmi terdaftar di Bappebti. Bappebti juga telah mengeluarkan izin operasi kepada 15 pedagang aset kripto.
Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan juga sudah berupaya melakukan pengawasan dan menerima laporan masyarakat. Selama 2021, Kemendag dan Kominfo sudah memblokir 1.222 situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading.
Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti Aldison Karorundak mengatakan bahwa public figure atau artis yang terlibat pompom atau mempromosikan kripto yang bersifat ilegal, maka mereka bisa terjerat hukum pidana.
Legalitas kripto di Tanah Air diatur dalam dua aturan:
1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
2. Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur penetapan daftar Aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.
Jika diketahui mempromosikan atau melakukan pom-pom kripto ilegal, maka artis atau tokoh publik bisa dijerat hukum pidana dengan mengacu pada Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.
Bunyi Pasal 55 KUHP adalah berikut:
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Bunyi Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
(dan)
Lihat Juga :
