Percepat Akses Air Minum dan Sanitasi Layak di Indonesia
Jum'at, 17 September 2021 - 21:45 WIB
loading...
A
A
A
“Pemerintah daerah diharapkan dapat mengadopsi berbagai program nasional berkaitan dengan AMPL ke dalam perencanaan pembangunan daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), selain sebagai perwujudan bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional, juga untuk menjaga sustainability program di bidang air minum dan sanitasi,” imbuh Hari Nur Cahya Murni.
Untuk membantu daerah dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi, Hari Nur Cahya Murni mengatakan pemerintah telah menyalurkan pendanaan terkait penyediaan air minum, melalui berbagai sumber pendanaan khususnya yang berbasis masyarakat di daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan dan Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP).
“Harapan kami, dengan adanya alokasi pendanaan tersebut menjadi stimulai bagi pemerintah daerah agar dapat memprioritaskan anggaran berkaitan dengan air minum dan sanitasi dari APBD,” ungkap Hari Nur Cahya Murni.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Iwan Kurniawan mengatakan Program Pamsimas akan berakhir tahun ini sehingga mulai tahun 2022, pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan perannya sesuai kewenangannya dalam pengelolaan air minum dan sanitasi, khususnya yang berbasis masyarakat.
“Melalui acara ini, kami berharap adanya komitmen daerah dalam keberlanjutan pengelolaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (AMS-BM) yang didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu dan anggaran yang memadai, misalnya pola kerja sama dan kolaborasi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS)/Perumahan dan Permukiman (PKP) yang dapat mendukung pencapaian target air minum dan sanitasi berbasis masyarakat,” ungkap Iwan.
Untuk membantu daerah dalam pemenuhan akses air minum dan sanitasi, Hari Nur Cahya Murni mengatakan pemerintah telah menyalurkan pendanaan terkait penyediaan air minum, melalui berbagai sumber pendanaan khususnya yang berbasis masyarakat di daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan dan Hibah Air Minum Perdesaan (HAMP).
“Harapan kami, dengan adanya alokasi pendanaan tersebut menjadi stimulai bagi pemerintah daerah agar dapat memprioritaskan anggaran berkaitan dengan air minum dan sanitasi dari APBD,” ungkap Hari Nur Cahya Murni.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Iwan Kurniawan mengatakan Program Pamsimas akan berakhir tahun ini sehingga mulai tahun 2022, pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan perannya sesuai kewenangannya dalam pengelolaan air minum dan sanitasi, khususnya yang berbasis masyarakat.
“Melalui acara ini, kami berharap adanya komitmen daerah dalam keberlanjutan pengelolaan Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (AMS-BM) yang didukung dengan sistem perencanaan yang terpadu dan anggaran yang memadai, misalnya pola kerja sama dan kolaborasi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta penguatan peran Kelompok Kerja (Pokja) AMPL/Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi (PPAS)/Perumahan dan Permukiman (PKP) yang dapat mendukung pencapaian target air minum dan sanitasi berbasis masyarakat,” ungkap Iwan.
(wbs)
Lihat Juga :
