Kisah Ben & Jerry’s, Perusahaan Es Krim yang Berani Memboikot Israel

ISRAEL - Pada 19 Juli 2021, Ben & Jerry’s mencuit sesuatu yang menghebohkan di Twitter. Mereka berkata akan berhenti menjual es krim di wilayah pemukiman Israel di Teluk Barat dan Yarusalem Timur.

Wilayah itu lazim disebut dengan Occupied Palestinian Territory (OPT). Saat ini, ada 4,5 juta warga Palestina tinggal disana (2,7 juta di Teluk Barat dan 1,8 juta di Gaza).


Teluk Barat dan Yarusalem Timur saat ini memang ada dibawah kendali Israel sejak 1967. Lebih dari 600 ribu warga Yahudi tinggal di 140 pemukiman disana. Berlahan, terus menggeser wilayah dan keberadaan warga Palestina. Pemukiman itu tidak sah menurut hukum internasional. Tapi, Israel tidak peduli dan terus membangun pemukiman baru hingga sekarang.

Ben & Jerry’s mengatakan bahwa mereka tidak mau lagi menjual produk es krim mereka di wilayah pemukiman Israel atau OPT. Alasannya, karena dianggap “tidak sesuai dengan nilai yang dijunjung perusahaan,”.

Tentu saja hal ini membuat heboh dunia. Mengapa Ben & Jerry’s berani mengambil langkah yang sangat nekad ini? Apalagi, Ben & Jerry’s yang didirikan sejak 1978, di Vermont, Amerika itu berada di bawah kendali Unilever. Nah, yang menarik adalah melihat respon dunia terhadap langkah Ben & Jerry’s ini.

Ancaman Pemerintah Israel
Langkah pemboikotan Ben & Jerry’s ternyata benar-benar membuat pemerintah Israel mencak-mencak.

Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyebut Ben & Jerry’s melakukan dua kesalahan fatal: kesalahan secara moral dan kesalahan secara finansial.

”Pemboikotan terhadap Israel ini tidak berhasil, dan tidak akan berhasil. Kami akan melawan dengan sekuat tenaga,” ungka Bennett.

Menteri Luar Negeri Yair Lapid menyebut langkah Ben & Jerry’s memalukan. Yair juga menuduh Ben & Jerry’s mendukung gerakan anti-Semitisme dan gerakan Boycott, Divestment and Sanctions (BDS).

Anti semitisme adalah sikap permusuhan atau prasangka terhadap kaum Yahudi. Sementara BDS adalah kampanye global yang menekan Israel dari segi ekonomi dan politik agar mau mematuhi tujuan gerakan ini: mengakhiri pendudukan dan kolonisasi Israel terhadap tanah Palestina.

Menurut Yair, saat ini sudah lebih dari 30 negara bagian di Amerika sudah meloloskan undang-undang anti-BDS dalam beberapa tahun terakhir. ”Saya berencana meminta masing-masing negara bagian untuk menegakkan undang-undang ini terhadap Ben & Jerry's,” ancamnya.

Artinya, besar kemungkinan Ben & Jerry's akan mendapat masalah besar. Terutama ketika ia dianggap melanggar undang-undang anti-BDS di 30 negara bagian Amerika Serikat itu.

Apalagi Pemerintah Joe Biden pun juga anti terhadap gerakan BDS.

CEO Unilever Cari Aman

Produk es krim Ben & Jerry's yang merupakan anak perusahaan Unilever. Foto: dok AFP

Langkah Ben & Jerry's jelas membuat para investor perusahaan induk Unilever resah. Karena itu, Unilever CEO Alan Jope cepat berupaya menenangkan. Tentu saja Jope mengambil “langkah aman”.

Ia berupaya menjauhkan Unilever dari keputusan tersebut, dengan mengatakan keputusan itu dibuat secara independen oleh manajemen Ben & Jerry's sendiri tanpa melibatkan Unilever. Dan sesuai perjanjian, memang manajemen berhak melakukan hal tersebut.

”Ini adalah keputusan yang diambil Ben & Jerry's sendiri, sesuai perjanjian akuisisi yang kami tandatangani 20 tahun lalu,” ujarnya.

”Saya meyakinkan Anda bahwa ini bukan niat kami. Perusahaan Ben & Jerry's sudah sejak lama dikenal dengan masalah sensitif. Keputusan ini murni dibuat mereka sendiri,” ia menambahkan.

Jope juga menyebut bahwa Unilever akan terus melakukan bisnis di Israel.



Sementara itu, Presiden Arab American Institute James Zogby di Washington mengatakan bahwa langkah Ben and Jerry’s ini sangat sangat berani juga berisiko tinggi terhadap perusahaan.

”Perusahaan harus berhitung. Karena melakukan hal besar seperti ini, akan memiliki dampak besar pula pada perusahaan,” ujar Zogby.