Facebook Dihujat karena Tak Mau Bayar Konten Berita di Australia
loading...
Langkah Facebook memblokir semua berita di platformnya dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan. Foto/Ist
A
A
A
SIDNEY - Politisi , perusahaan media , dan kelompok masyarakat sipil di Inggris dan Amerika Serikat angkat bicara terkait pemblokiran semua konten berita oleh Facebook di Australia.
Facebook menghentikan 18 juta penggunanya di Negeri Kanguru untuk mendapatkan akses berita di platform-nya. Langkah ini dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan.
Sikap itu sebagai respons penolakan aturan baru di Australia, yang mewajibkan Facebook membayar semua konten berita yang muncul di platform-nya. Padahal, Google yang juga diberlakukan aturan serupa telah memilih upaya preventif dengan membuat kesepakatan bersama perusahaan-perusahaan media di Australia.
Melansir dari The Guardian, Jumat (19/2/2021), Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan, sikap Facebook merupakan arogansi sekaligus mengecewakan.
Sedangkan Julian Knight, Ketua Komite Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Parlemen Inggris, menyebut tindakan Facebook di Australia akan memicu sikap yang lebih jauh lagi terhadap pemerintahan di seluruh dunia.
Menurut Knight, raksasa teknologi sudah seharusnya diatur oleh pemerintah dan membayar setiap konten yang muncul di platform-nya.
Sementara itu, David Cicilline, Ketua Komite Anti-Trust di AS, menilai langkah yang diambil Facebook tidak sesuai dengan demokrasi. "Mengancam agar seluruh negara bertekuk lutut untuk menyetujui aturan Facebook adalah pengakuan puncak dari kekuatan monopoli," tulis politikus Partai Demokrat AS di akun Twitter pribadinya.
Facebook menghentikan 18 juta penggunanya di Negeri Kanguru untuk mendapatkan akses berita di platform-nya. Langkah ini dianggap sebagai pengganggu demokrasi dan upaya agar negara patuh kepada perusahaan.
Sikap itu sebagai respons penolakan aturan baru di Australia, yang mewajibkan Facebook membayar semua konten berita yang muncul di platform-nya. Padahal, Google yang juga diberlakukan aturan serupa telah memilih upaya preventif dengan membuat kesepakatan bersama perusahaan-perusahaan media di Australia.
Melansir dari The Guardian, Jumat (19/2/2021), Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan, sikap Facebook merupakan arogansi sekaligus mengecewakan.
Sedangkan Julian Knight, Ketua Komite Digital, Budaya, Media, dan Olahraga Parlemen Inggris, menyebut tindakan Facebook di Australia akan memicu sikap yang lebih jauh lagi terhadap pemerintahan di seluruh dunia.
Menurut Knight, raksasa teknologi sudah seharusnya diatur oleh pemerintah dan membayar setiap konten yang muncul di platform-nya.
Sementara itu, David Cicilline, Ketua Komite Anti-Trust di AS, menilai langkah yang diambil Facebook tidak sesuai dengan demokrasi. "Mengancam agar seluruh negara bertekuk lutut untuk menyetujui aturan Facebook adalah pengakuan puncak dari kekuatan monopoli," tulis politikus Partai Demokrat AS di akun Twitter pribadinya.
(iqb)
Explore More