Joe Biden Diprediksi Tidak akan Langsung Berdamai dengan Huawei

WASHINGTON - Presiden terpilih AS, Joe Biden , akan mengambil alih Pemerintahan Donald Trump pada hari Rabu besok. Ada pembicaraan bahwa Biden akan mengeluarkan perintah eksekutif untuk segera membatalkan beberapa perintah yang ditandatangani pendahulunya.

Penggemar ponsel berharap pembalikan cepat ini akan mencakup beberapa perubahan aturan yang diterapkan pada produsen telepon dan peralatan jaringan China, Huawei . Namun analis Wedbush Securities Dan Ives tidak mengamininya. Mereka percaya Biden tidak akan bertindak secepat untuk membalikkan perintah yang dibuat oleh Administrasi Trump dan berdampak serius terhadap bisnis telepon dan jaringan komunikasi Huawei.

Menurut Seeking Alpha, dalam sebuah catatan kepada klien Ives, menuliskan, bahwa mereka yakin banyak risiko semikonduktor berada di belakang pemasok chip karena perusahaan seperti TSMC dan WDC telah menarik Huawei keluar dari perkiraan bisnis mereka. "Kami tidak selalu berharap Pemerintahan Biden untuk segera mundur dari kebijakan saat ini (misalnya, pembatasan pada Huawei, SMIC, dan lainnya). Tetapi kami juga menganggap kecil kemungkinan kami akan bangun di suatu pagi untuk tiba-tiba menemukan serangkaian pembatasan kebijakan tambahan yang ditujukan untuk perusahaan teknologi China lainnya. Kami melihat beberapa kemungkinan bahwa pembatasan pada akhirnya dilonggarkan terkait dengan SMIC, Huawei, dan lainnya," katanya seperti disitat Phone Arena.

Meskipun Biden tidak ingin terlihat terlalu lunak jika memutuskan untuk membalikkan beberapa kebijakan yang saat ini berlaku terhadap Huawei, masalah seperti pencurian kekayaan intelektual dapat menjadi bagian dari negosiasi antara AS dan China. Huawei yang akan memungkinkan terakhir untuk bangkit kembali. Ini juga akan jauh lebih mudah bagi administrasi baru untuk menyelesaikan masalah pencurian IP daripada pelanggaran keamanan. Tidak ada yang pernah bisa menemukan "senjata api" yang membuktikan bahwa Huawei mengumpulkan intelijen untuk Pemerintah Komunis China.

Di sisi lain, perusahaan kalah dalam gugatan perdata terhadap T-Mobile atas pencurian suku cadang dan perangkat lunak Huawei yang merupakan milik robot penguji telepon Tappy. Huawei diperintahkan untuk membayar operator USD4,8 juta.

Februari lalu, AS mengajukan tuntutan pidana terhadap Huawei atas "perselingkuhan" Tappy. Departemen Kehakiman menuduh Huawei dan afiliasinya melakukan "pola aktivitas pemerasan" karena diduga mencuri rahasia dagang dan mengatakan perusahaan tersebut telah bekerja untuk mencuri rahasia dagang dari enam perusahaan Amerika.

Informasi yang dicuri dilaporkan termasuk kode sumber, dan manual untuk teknologi nirkabel. Menurut yang Phone Arena ketahui, enam perusahaan tersebut termasuk T-Mobile, Cisco Systems, Motorola Solutions, Fujitsue, CNEX Labs dan Quintel Technology.

Dalam rilis persnya, Departemen Kehakiman mengatakan, "Tuduhan baru dalam kasus ini terkait dengan dugaan upaya selama puluhan tahun oleh Huawei, dan beberapa anak perusahaannya, baik di AS dan di Republik Rakyat China, untuk menyalahgunakan kekayaan intelektual, termasuk dari enam perusahaan teknologi AS, dalam upaya untuk menumbuhkan dan mengoperasikan bisnis Huawei."

Awal tahun ini, Huawei mencapai tujuan jangka panjang dan menjadi produsen smartphone teratas di dunia yang mengungguli Samsung. Tetapi perusahaan merasa harus menjual sub-merek Honor dengan bayaran USD15 miliar agar lineup Honor tidak tunduk pada larangan yang sama dari pemasok AS dan pengecoran global seperti Huawei.

Karena pengiriman telepon Honor tidak lagi dihitung dalam jumlah yang dihitung oleh Huawei, pabrikan tersebut diperkirakan turun dari posisi kedua yang ditunjukkan tahun lalu menjadi pabrikan smartphone global terbesar ketujuh tahun ini. Honor sendiri harus finis di posisi kedelapan.

Sebagai catatan, Huawei tetap tercatat sebagai pemasok peralatan peralatan jaringan teratas di dunia. Padahal mereka dalam tekanan AS.