Pengamat Menilai Konten Pelecehan Lagu Indonesia Raya Jelas Melanggar Hukum
Minggu, 27 Desember 2020 - 20:50 WIB
loading...
Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menilai konten dalam video tersebut jelas melanggar hukum.
A
A
A
JAKARTA - Video berdurasi 1.30 menit berisikan lagu Indonesia Raya dengan lirik yang telah diubah menjadi hinaan terhadap Indonesia, beredar di sosial media. Video tersebut pertama kali diunggah oleh channel YouTube MY Asean, dengan memasang foto bendera Malaysia.
Pelecehan terhadap lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini bukanlah perkara kecil. Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menilai konten dalam video tersebut jelas melanggar hukum.
BACA JUGA: Video Pelecehan Lagu Indonesia Raya Muncul di Sosmed, Ini Respon Kominfo
Sebab, membuat dan menyebarkan konten provokasi seperti ini melanggar ayat 28 UU ITE. "Karena konten ini ditunjukan untuk menyalakan api permusuhan dan penuh penghinaan," kata Pratama, kepada Sindonews, Minggu (27/12).
Pratama menilai pembuat dan penyebar konten bisa dijerat UU ITE jika pelakunya berada di Indonesia. Karena hal ini terkait dengan locus delicti dari kasus itu sendiri.
Meski diduga pelakunya warga Malaysia, tetapi perlu dipastikan dengan pemeriksaan dari keamanan siber Polri bersama pihak Google, untuk mengetahui lokasi asal tersangka pengunggah video tersebut, apakah benar dari Malaysia atau jangan-jangan malah di Indonesia.
Bila dilihat dari akun YouTube tersebut memang merupakan channel kecil dan isinya sebagian besar menyulut permusuhan dengan Indonesia.
Motif pelakunya bisa bermacam-macan, dari memang sekadar ujaran kebencian atau mencari sensasi dengan tujuan menambah subscribers.
"Mencari sensasi semacam ini memang banyak digunakan pemilik channel di dalam dan luar negeri," tambahnya.
BACA JUGA: Video TikTok Soal iBox Viral, Erajaya Wawancarai Staff dan Buka Rekaman CCTV
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat IT dan Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, yang menilai proses pengusutannya tidak boleh gegabah.
Alfons mengatakan, harus dipastikan terlebih dahulu pembuat dan penyebar konten benar dari Malaysia atau dari Indonesia. Jika dari Indonesia, harus segera dihukum. Tetapi jika dari Malaysia, Kementerian Luar Negeri harus protes terhadap pemerintah Negeri Jiran.
"Kalau tidak nanti kemungkinan besar akan terjadi tindakan balasan terhadap Malaysia oleh orang Indonesia yang tersinggung dan kita semua tidak inginkan," tandas Alfons, saat dihubungi terpisah.
Pelecehan terhadap lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini bukanlah perkara kecil. Pakar keamanan siber, Pratama Persadha, menilai konten dalam video tersebut jelas melanggar hukum.
BACA JUGA: Video Pelecehan Lagu Indonesia Raya Muncul di Sosmed, Ini Respon Kominfo
Sebab, membuat dan menyebarkan konten provokasi seperti ini melanggar ayat 28 UU ITE. "Karena konten ini ditunjukan untuk menyalakan api permusuhan dan penuh penghinaan," kata Pratama, kepada Sindonews, Minggu (27/12).
Pratama menilai pembuat dan penyebar konten bisa dijerat UU ITE jika pelakunya berada di Indonesia. Karena hal ini terkait dengan locus delicti dari kasus itu sendiri.
Meski diduga pelakunya warga Malaysia, tetapi perlu dipastikan dengan pemeriksaan dari keamanan siber Polri bersama pihak Google, untuk mengetahui lokasi asal tersangka pengunggah video tersebut, apakah benar dari Malaysia atau jangan-jangan malah di Indonesia.
Bila dilihat dari akun YouTube tersebut memang merupakan channel kecil dan isinya sebagian besar menyulut permusuhan dengan Indonesia.
Motif pelakunya bisa bermacam-macan, dari memang sekadar ujaran kebencian atau mencari sensasi dengan tujuan menambah subscribers.
"Mencari sensasi semacam ini memang banyak digunakan pemilik channel di dalam dan luar negeri," tambahnya.
BACA JUGA: Video TikTok Soal iBox Viral, Erajaya Wawancarai Staff dan Buka Rekaman CCTV
Hal senada juga diungkapkan oleh Pengamat IT dan Keamanan Siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, yang menilai proses pengusutannya tidak boleh gegabah.
Alfons mengatakan, harus dipastikan terlebih dahulu pembuat dan penyebar konten benar dari Malaysia atau dari Indonesia. Jika dari Indonesia, harus segera dihukum. Tetapi jika dari Malaysia, Kementerian Luar Negeri harus protes terhadap pemerintah Negeri Jiran.
"Kalau tidak nanti kemungkinan besar akan terjadi tindakan balasan terhadap Malaysia oleh orang Indonesia yang tersinggung dan kita semua tidak inginkan," tandas Alfons, saat dihubungi terpisah.
(dan)
Lihat Juga :
