Uni Eropa Cari Cara Keras untuk Menghukum Raksasa Teknologi Dunia
loading...
A
A
A
PARIS - Menurut laporan terbaru, Uni Eropa sedang mengerjakan langkah-langkah baru untuk menghukum raksasa teknologi dunia . Langkah ini termasuk memaksa mereka untuk melepaskan atau menjual sebagian dari bisnis mereka di daratan Eropa. (Baca juga: Langit Jakarta Keluarkan Suara Dentuman, Ini Jawaban Ilmiah Ahli Astronomi )
Regulasi itu akan ditempuh jika dominasi pasar mereka dianggap mengancam kepentingan pelanggan dan pesaing yang lebih kecil.
Komisaris Uni Eropa Breton, mengatakan, perbaikan sanksi yang diusulkan juga mencakup pengecualian lengkap kelompok teknologi besar dari pasar tunggal. Namun, dia mencatat "pengobatan" ini hanya akan digunakan dalam situasi yang ekstrim.
Selain itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan pembentukan sistem peringkat. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi perilaku perusahaan di wilayah tertentu. Sistem melihat parameter seperti kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kecepatan penghapusan konten ilegal.
“Pengguna akhir platform ini merasa bahwa mereka terlalu besar untuk diatur,” kata Breton seperti dilansir Giz China.
Elite yang memimpin reformasi komprehensif aturan digital UE, berkata terus terang, bahawa dalam keadaan tertentu, Uni Eropa mungkin masih memiliki hak untuk menerapkan pemisahan struktural.
Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa mendatang akan menetapkan aturan baru tentang tanggung jawab platform dalam menangani konten ilegal dan informasi palsu online. Sebelumnya, Uni Eropa telah melakukan konsultasi publik atas RUU tersebut.
Electronic Commerce Administration akan memperbarui arahan e-commerce. Ini karena aturan e-commerce sudah berusia sekitar 20 tahun atau sejak 2000. Pada saat itu, sebagian besar perusahaan terkemuka di industri ini masih dalam tahap pertumbuhan atau belum ada.
Breton menegaskan, UE tidak akan membebaskan perusahaan dari vonis. Namun, regulator Uni Eropa sedang menyusun daftar hitam aktivitas yang terlarang dilakukan oleh perusahaan teknologi.
Dia menambahkan, beberapa perusahaan mencegah pengguna mengubah platform atau memaksa pengguna untuk menggunakan hanya satu layanan. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi yang lebih ketat.
Regulasi itu akan ditempuh jika dominasi pasar mereka dianggap mengancam kepentingan pelanggan dan pesaing yang lebih kecil.
Komisaris Uni Eropa Breton, mengatakan, perbaikan sanksi yang diusulkan juga mencakup pengecualian lengkap kelompok teknologi besar dari pasar tunggal. Namun, dia mencatat "pengobatan" ini hanya akan digunakan dalam situasi yang ekstrim.
Selain itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan pembentukan sistem peringkat. Sistem ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi perilaku perusahaan di wilayah tertentu. Sistem melihat parameter seperti kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kecepatan penghapusan konten ilegal.
“Pengguna akhir platform ini merasa bahwa mereka terlalu besar untuk diatur,” kata Breton seperti dilansir Giz China.
Elite yang memimpin reformasi komprehensif aturan digital UE, berkata terus terang, bahawa dalam keadaan tertentu, Uni Eropa mungkin masih memiliki hak untuk menerapkan pemisahan struktural.
Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa mendatang akan menetapkan aturan baru tentang tanggung jawab platform dalam menangani konten ilegal dan informasi palsu online. Sebelumnya, Uni Eropa telah melakukan konsultasi publik atas RUU tersebut.
Electronic Commerce Administration akan memperbarui arahan e-commerce. Ini karena aturan e-commerce sudah berusia sekitar 20 tahun atau sejak 2000. Pada saat itu, sebagian besar perusahaan terkemuka di industri ini masih dalam tahap pertumbuhan atau belum ada.
Breton menegaskan, UE tidak akan membebaskan perusahaan dari vonis. Namun, regulator Uni Eropa sedang menyusun daftar hitam aktivitas yang terlarang dilakukan oleh perusahaan teknologi.
Dia menambahkan, beberapa perusahaan mencegah pengguna mengubah platform atau memaksa pengguna untuk menggunakan hanya satu layanan. Tindakan ini dapat mengakibatkan sanksi yang lebih ketat.