Energi Nuklir Bakal Jadi Pilihan di Masa Depan
Kamis, 30 April 2026 - 01:52 WIB
loading...
Ilustrasi PLTN. FOTO / Dok MPI
A
A
A
JAKARTA - Purnomo Yusgiantoro Center (PYC), mengungkap kesiapan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional yang berkelanjutan.
Prof. Purnomo Yusgiantoro (Founder dan Dewan pembina PYC) menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko.
Hal ini diperkuat dalam penutup oleh Ibu Filda C. Yusgiantoro (Ketua Umum PYC), yang menekankan komitmen PYC dalam mendorong kebijakan energi berbasis kajian yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang.
Diskusi menghadirkan beragam perspektif strategis. Dr. Yayat Ruyat (Dewan Pertahanan Nasional) menyoroti bahwa energi nuklir memiliki nilai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian energi, daya saing industri, serta stabilitas nasional.
Namun, pembangunan PLTN juga harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional mengingat statusnya sebagai objek vital strategis.
Sementara itu, Ir. Djarot Sulistio Wisnubroto (BRIN & Dewan Riset Nasional) menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial.
Penerimaan publik dan Social Licence to Operate (SLO) menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti," tutur Djarot saat diskusi panel PYC Talks Vol. 2 bertajuk “Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana” pada Selasa, 28 April 2026
"Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen.
Diskusi ini menghasilkan beberapa poin utama. Pertama, transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik melalui penyediaan data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen.
Kedua, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY), dengan pendekatan berbasis bukti dan keterlibatan publik sejak awal.
Ketiga, mitigasi risiko harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Keempat, penerimaan publik menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia.
Prof. Purnomo Yusgiantoro (Founder dan Dewan pembina PYC) menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko.
Hal ini diperkuat dalam penutup oleh Ibu Filda C. Yusgiantoro (Ketua Umum PYC), yang menekankan komitmen PYC dalam mendorong kebijakan energi berbasis kajian yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada ketahanan energi jangka panjang.
Diskusi menghadirkan beragam perspektif strategis. Dr. Yayat Ruyat (Dewan Pertahanan Nasional) menyoroti bahwa energi nuklir memiliki nilai geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan dalam memperkuat kemandirian energi, daya saing industri, serta stabilitas nasional.
Namun, pembangunan PLTN juga harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional mengingat statusnya sebagai objek vital strategis.
Sementara itu, Ir. Djarot Sulistio Wisnubroto (BRIN & Dewan Riset Nasional) menegaskan bahwa tantangan utama pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial.
Penerimaan publik dan Social Licence to Operate (SLO) menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan program, sehingga diperlukan strategi komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti," tutur Djarot saat diskusi panel PYC Talks Vol. 2 bertajuk “Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana” pada Selasa, 28 April 2026
"Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen.
Diskusi ini menghasilkan beberapa poin utama. Pertama, transparansi menjadi pondasi utama dalam membangun kepercayaan publik melalui penyediaan data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen.
Kedua, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY), dengan pendekatan berbasis bukti dan keterlibatan publik sejak awal.
Ketiga, mitigasi risiko harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Keempat, penerimaan publik menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia.
(wbs)
Lihat Juga :
