Gurita Perusahaan Teknologi dan Kontraktor Militer Panen Triliunan di Perang Iran-Amerika, Siapa Saja?
Rabu, 25 Maret 2026 - 08:00 WIB
loading...
CEO Anthropic, Dario Amodei, menghadapi pertarungan hukum sengit melawan Departemen Perang AS terkait batas etika penggunaan kecerdasan buatan dalam militer. Foto: ist
A
A
A
AMERIKA - Ketegangan antara etika teknologi dan ambisi mesin perang negara pecah di ruang sidang. Perusahaan AI, Anthropic, resmi menuntut Departemen Perang AS (DoW) ke pengadilan federal San Francisco, menolak keras penggunaan model AI Claude miliknya untuk operasional senjata otonom mematikan dan sistem pengawasan massal terhadap warga sipil.
Dipimpin oleh Hakim Distrik AS Rita Lin, sidang ini dipercepat pelaksanaannya dari jadwal awal 3 April 2026 menjadi hari Selasa.
Kasus ini bermula pada Februari 2026 ketika Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara sepihak memutus hubungan dan melabeli Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan keamanan nasional".
Pelabelan ini memicu gugatan ganda pada 9 Maret terkait peninjauan kembali status tersebut dan pembelaan hak Amandemen Pertama (kebebasan berpendapat).
Berdasarkan tren pasar dan kebijakan militer 2026, kasus ini menelanjangi ironi besar.
Di saat raksasa teknologi berlomba menyuplai "otak" untuk mesin pembunuh demi uang, Anthropic justru mengorbankan bisnis demi prinsip.
Pada 2025, Anthropic menandatangani kontrak awal senilai Rp3,4 triliun (USD200 juta) dengan Pentagon. Namun, negosiasi buntu karena DoW meminta kontrol penuh.
Dalam dokumen 17 Maret, DoW berdalih takut Anthropic mematikan sistem saat operasi tempur jika "garis merah" etika dilewati. Dalih ini memperlihatkan kepanikan institusi negara yang tak lagi memiliki kendali absolut atas inovasi teknologi.
Sikap teguh Anthropic ini langsung dimanfaatkan pesaingnya. Di bawah naungan sistem JADC2, DARPA, dan DTIC, Pentagon mengalihkan kontrak pengembangan AI—masing-masing senilai hingga Rp3,4 triliun (USD200 juta)—kepada OpenAI, Google, dan xAI.
Lanskap ini mempertegas betapa masifnya gurita bisnis militer AS yang kini didominasi oleh "The Big Five" (penguasa 30% anggaran pertahanan).
Tapi, siapa saja perusahaan-perusahaan itu?
Lockheed Martin masih memimpin klasemen dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp1.317,5 triliun hingga Rp1.360 triliun (USD 77,5 - USD 80 miliar) pada 2026.
Angka fantastis ini ditopang kontrak Lot 18-19 untuk 148 unit jet tempur F-35, rudal PrSM Increment 2, dan radar Sentinel A4.
Di belakangnya, RTX Corporation (Raytheon) baru saja menyegel modifikasi kontrak senilai Rp142,8 triliun (USD8,4 miliar) untuk memproduksi 1.000+ unit rudal Tomahawk dan 1.900+ unit AMRAAM per tahun, serta pengembangan energi terarah microwave dan Hypersonic Attack Cruise
Missile (HACM).
Selain itu, terdapat nama raksasa lainnya seperti Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics.
Pemerintah AS juga jor-joran mendanai sistem otonom. Anduril Industries mengamankan kontrak raksasa Rp340 triliun (USD 20 miliar) berdurasi 5-10 tahun untuk sistem Lattice AI dan anti-drone.
Velo3D mengantongi Rp554,2 miliar (USD 32,6 juta) untuk cetak 3D logam. L3Harris mendapat Rp7,90 triliun (USD 465 juta) untuk alat observasi malam dan perangkat lunak kapal tanpa awak, sementara American Electronic Warfare Associates meraih Rp7,92 triliun (USD 466 juta) guna simulasi udara.
Pada skala konsultasi dan integrasi, Leidos memproyeksikan cuan Rp297,5 triliun hingga Rp304,3 triliun (USD 17,5 - USD 17,9 miliar), dan Booz Allen memegang backlog Rp646 triliun (USD 38 miliar).
Dipimpin oleh Hakim Distrik AS Rita Lin, sidang ini dipercepat pelaksanaannya dari jadwal awal 3 April 2026 menjadi hari Selasa.
Kasus ini bermula pada Februari 2026 ketika Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth secara sepihak memutus hubungan dan melabeli Anthropic sebagai "risiko rantai pasokan keamanan nasional".
Pelabelan ini memicu gugatan ganda pada 9 Maret terkait peninjauan kembali status tersebut dan pembelaan hak Amandemen Pertama (kebebasan berpendapat).
Berdasarkan tren pasar dan kebijakan militer 2026, kasus ini menelanjangi ironi besar.
Di saat raksasa teknologi berlomba menyuplai "otak" untuk mesin pembunuh demi uang, Anthropic justru mengorbankan bisnis demi prinsip.
Pada 2025, Anthropic menandatangani kontrak awal senilai Rp3,4 triliun (USD200 juta) dengan Pentagon. Namun, negosiasi buntu karena DoW meminta kontrol penuh.
Dalam dokumen 17 Maret, DoW berdalih takut Anthropic mematikan sistem saat operasi tempur jika "garis merah" etika dilewati. Dalih ini memperlihatkan kepanikan institusi negara yang tak lagi memiliki kendali absolut atas inovasi teknologi.
Sikap teguh Anthropic ini langsung dimanfaatkan pesaingnya. Di bawah naungan sistem JADC2, DARPA, dan DTIC, Pentagon mengalihkan kontrak pengembangan AI—masing-masing senilai hingga Rp3,4 triliun (USD200 juta)—kepada OpenAI, Google, dan xAI.
Lanskap ini mempertegas betapa masifnya gurita bisnis militer AS yang kini didominasi oleh "The Big Five" (penguasa 30% anggaran pertahanan).
Tapi, siapa saja perusahaan-perusahaan itu?
Lockheed Martin masih memimpin klasemen dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp1.317,5 triliun hingga Rp1.360 triliun (USD 77,5 - USD 80 miliar) pada 2026.
Angka fantastis ini ditopang kontrak Lot 18-19 untuk 148 unit jet tempur F-35, rudal PrSM Increment 2, dan radar Sentinel A4.
Di belakangnya, RTX Corporation (Raytheon) baru saja menyegel modifikasi kontrak senilai Rp142,8 triliun (USD8,4 miliar) untuk memproduksi 1.000+ unit rudal Tomahawk dan 1.900+ unit AMRAAM per tahun, serta pengembangan energi terarah microwave dan Hypersonic Attack Cruise
Missile (HACM).
Selain itu, terdapat nama raksasa lainnya seperti Boeing, Northrop Grumman, dan General Dynamics.
Pemerintah AS juga jor-joran mendanai sistem otonom. Anduril Industries mengamankan kontrak raksasa Rp340 triliun (USD 20 miliar) berdurasi 5-10 tahun untuk sistem Lattice AI dan anti-drone.
Velo3D mengantongi Rp554,2 miliar (USD 32,6 juta) untuk cetak 3D logam. L3Harris mendapat Rp7,90 triliun (USD 465 juta) untuk alat observasi malam dan perangkat lunak kapal tanpa awak, sementara American Electronic Warfare Associates meraih Rp7,92 triliun (USD 466 juta) guna simulasi udara.
Pada skala konsultasi dan integrasi, Leidos memproyeksikan cuan Rp297,5 triliun hingga Rp304,3 triliun (USD 17,5 - USD 17,9 miliar), dan Booz Allen memegang backlog Rp646 triliun (USD 38 miliar).
(dan)
Lihat Juga :
