Era Mama Minta Pulsa Tamat! Registrasi Kartu Kini Wajib Pindai Wajah

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menerbitkan regulasi yang tidak hanya mewajibkan penggunaan data kependudukan, tetapi memaksa verifikasi fisik melalui teknologi biometrik wajah.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberangus sindikat penipuan siber yang selama ini berpesta di atas kelemahan sistem registrasi lama.

Perubahan fundamental ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Jika sebelumnya registrasi kartu prabayar seringkali dianggap sekadar formalitas administratif—di mana satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa disalahgunakan untuk mendaftarkan ratusan nomor tanpa sepengetahuan pemiliknya—kini paradigma tersebut dibalik.

Negara memberikan kendali penuh kepada masyarakat untuk menjadi "polisi" atas identitas mereka sendiri.

Dampak Langsung bagi Masyarakat: Kendali Penuh dan Rasa Aman

Bagi masyarakat umum, dampak paling terasa adalah kemampuan untuk melakukan audit mandiri.

Pemerintah mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan fitur Cek Nomor.
Artinya, setiap warga negara kini bisa memeriksa berapa banyak nomor yang terdaftar atas nama dan NIK mereka.

Jika ditemukan nomor asing atau mencurigakan yang tidak pernah mereka daftarkan, masyarakat memiliki hak mutlak untuk meminta pemblokiran seketika.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa aturan ini adalah instrumen perlindungan, bukan sekadar penertiban.

Berbicara di forum global di Davos, Swiss, Jumat (23/01/2026), Meutya menekankan pentingnya prinsip Know Your Customer (KYC).

“Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi wajib dilakukan dengan prinsip mengenal pelanggan (KYC) yang akurat dan bertanggung jawab, termasuk penggunaan teknologi biometrik pengenalan wajah untuk memastikan identitas pelanggan yang sah dan berhak,” ujar Meutya.
Logikanya jelas: dengan mewajibkan biometrik, ruang gerak sindikat jual-beli data pribadi untuk registrasi massal menjadi tertutup rapat.
Penipu tidak bisa lagi sekadar mencuri NIK dan KK dari internet; mereka membutuhkan wajah asli pemilik identitas secara real-time.

Matimya Pasar Gelap Kartu Perdana Aktif

Dampak signifikan lainnya akan dirasakan di pasar ritel seluler. Selama bertahun-tahun, konsumen dimanjakan dengan ketersediaan "kartu perdana aktif" di pinggir jalan—kartu yang sudah diregistrasi dengan identitas antah-berantah dan siap pakai. Praktik ini adalah hulu dari spam judi online dan penipuan.

Regulasi baru ini mematikan praktik tersebut dengan mewajibkan seluruh kartu perdana yang beredar harus dalam kondisi tidak aktif (inactive).

Aktivasi hanya bisa dilakukan setelah lolos validasi biometrik yang sah. Ini akan mengubah perilaku konsumen yang terbiasa "sekali pakai buang" menjadi lebih bertanggung jawab dalam memelihara nomor seluler mereka.

Rincian Batasan dan Spesifikasi Aturan

Demi menutup celah penyalahgunaan secara masif, pemerintah juga menetapkan kuota ketat. Berikut adalah rincian spesifikasi aturan yang wajib diketahui publik:

Batas Kepemilikan: Satu identitas pelanggan hanya boleh mendaftarkan maksimal 3 (tiga) nomor prabayar pada setiap penyelenggara jasa telekomunikasi (operator).

Syarat WNI: Wajib menggunakan KTP-el/NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition).

Syarat WNA: Wajib menggunakan paspor, Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang sah.

Pelanggan di Bawah Umur (Kurang dari 17 Tahun): Registrasi wajib melibatkan identitas dan data biometrik kepala keluarga. Tidak bisa lagi sembarangan.

Mekanisme Pengaduan: Nomor yang terindikasi atau terbukti digunakan untuk tindak pidana/melanggar hukum wajib dinonaktifkan oleh operator.

Tanggung Jawab Operator dan Sanksi

Beban berat kini juga berada di pundak operator seluler. Mereka tidak hanya diwajibkan menyediakan infrastruktur biometrik, tetapi juga harus menjamin keamanan data tersebut dengan standar internasional, termasuk sistem pencegahan penipuan (fraud prevention).

Pemerintah juga memfasilitasi registrasi ulang bagi pelanggan lama. Mereka yang sebelumnya terdaftar hanya dengan NIK dan KK akan didorong untuk beralih ke sistem biometrik demi keamanan yang lebih terjamin.

Meutya Hafid menegaskan, sanksi administratif menanti penyelenggara jasa telekomunikasi yang mencoba bermain mata atau lalai dalam menerapkan aturan ini. Langkah ini adalah sinyal keras bahwa di tahun 2026, nomor seluler adalah perpanjangan identitas hukum seseorang yang tidak boleh lagi dipermainkan.