Tidak Hanya Indonesia, Inggris Siapkan Opsi Blokir X Imbas Skandal Deepfake Grok

INGGRIS - Eskalasi konflik antara kedaulatan digital Inggris dan ambisi Elon Musk mencapai titik didih baru. Menkominfo Inggris, Liz Kendall, secara terbuka menyatakan dukungannya kepada regulator media Ofcom untuk mengambil langkah paling ekstrem: memblokir total akses ke platform media sosial X (sebelumnya Twitter) di wilayah Inggris.

Ancaman ini muncul sebagai respons keras atas kegagalan platform tersebut dalam membendung penyebaran materi pornografi palsu (deepfake) non-konsensual yang dihasilkan oleh fitur kecerdasan buatan (AI) mereka, Grok.

Pernyataan Kendall pada Jumat lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu menggunakan kewenangan penuh di bawah Undang-Undang Keamanan Online (Online Safety Act) jika X terbukti melanggar hukum dengan memfasilitasi pelecehan seksual digital terhadap perempuan dan anak-anak.

Mekanisme "Undress" dan Respons yang Menghina

Akar permasalahan bermula dari kemampuan fitur Grok yang memungkinkan pengguna untuk melakukan "rekayasa telanjang" (digitally undress) terhadap foto seseorang hanya dengan perintah teks sederhana di kolom komentar.

Fitur ini memicu gelombang kemarahan publik setelah banyak korban perempuan melaporkan foto mereka dimanipulasi menjadi konten pornografi tanpa izin.

Sebagai respons cepat—yang justru memicu polemik baru—X membatasi penggunaan fitur pembuatan gambar Grok hanya untuk pelanggan berbayar bulanan.

Langkah ini, alih-alih meredakan situasi, disebut oleh pihak Downing Street (Kantor Perdana Menteri) sebagai tindakan yang "menghina" para korban kekerasan seksual.

Logika pasar yang diterapkan X dinilai cacat moral. Dengan menjadikan fitur tersebut eksklusif bagi pelanggan berbayar (pengguna dengan centang biru), X seolah hanya memonetisasi kemampuan untuk memproduksi konten berbahaya, alih-alih memperbaiki cacat etika pada algoritma dasarnya.

Dr. Daisy Dixon, dosen filsafat di Universitas Cardiff yang juga menjadi korban, menyebut langkah X ini hanya seperti "plester luka" yang tidak menyentuh akar masalah.

"Grok perlu didesain ulang total dan memiliki pagar pembatas etika (ethical guardrails) bawaan untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Elon Musk juga perlu mengakui ini sebagai apa adanya—sebuah contoh lain dari pelanggaran berbasis gender," tegas Dixon.

Data Mengerikan: Menasar Anak Usia 11 Tahun

Kritik terhadap Grok bukan sekadar histeria moral, melainkan didasarkan pada temuan data yang mengkhawatirkan.

Internet Watch Foundation (IWF), sebuah badan amal pengawas internet, mengungkapkan bahwa analis mereka telah menemukan "citra kriminal" yang melibatkan anak perempuan berusia antara 11 hingga 13 tahun. Gambar-gambar tersebut, menurut IWF, memiliki indikasi kuat telah dibuat menggunakan Grok.

Hannah Swirsky, Kepala Kebijakan di IWF, menegaskan bahwa pembatasan akses ke pelanggan berbayar tidak menghapus kerugian yang telah terjadi. "Kami tidak percaya bahwa sekadar membatasi akses ke alat yang seharusnya tidak pernah memiliki kapasitas untuk membuat jenis citra seperti ini adalah langkah yang cukup baik," ujarnya.

Perdana Menteri Sir Keir Starmer turut mengecam fenomena ini sebagai sesuatu yang "memalukan" dan "menjijikkan".

Bahkan Nigel Farage, pemimpin Reform UK yang biasanya vokal membela kebebasan berbicara, menyebut kemampuan Grok ini "mengerikan dalam segala hal", meskipun ia tetap menolak gagasan pemblokiran total X karena alasan kebebasan berpendapat.

Pertaruhan Elon Musk dan Kekuatan Ofcom

Di seberang meja perundingan, Elon Musk kembali memainkan narasi "korban sensor". Dalam unggahannya di X, Musk menuding pemerintah Inggris hanya mencari "alasan apa pun untuk melakukan penyensoran", sembari mempertanyakan mengapa platform AI lain tidak diperlakukan sama.

Namun, posisi tawar regulator Inggris kali ini jauh lebih kuat. Undang-Undang Keamanan Online memberikan Ofcom kewenangan untuk meminta perintah pengadilan guna mencegah pihak ketiga membantu X menggalang dana atau diakses di Inggris—langkah disrupsi bisnis yang belum pernah diuji coba sebelumnya.

Ofcom mengonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi X secara mendesak pada hari Senin dan menetapkan tenggat waktu yang ketat pada hari Jumat bagi perusahaan untuk memberikan penjelasan.

"Kami sekarang sedang melakukan penilaian yang dipercepat sebagai masalah urgensi dan akan memberikan pembaruan lebih lanjut segera," ujar juru bicara Ofcom.

Liz Kendall menekankan bahwa publik mengharapkan transparansi dan kecepatan. "Saya, dan yang lebih penting masyarakat umum, berharap melihat pembaruan langkah selanjutnya dari Ofcom dalam hitungan hari, bukan minggu," tegasnya.

Jika Ofcom memutuskan untuk menarik tuas darurat ini, X berisiko kehilangan salah satu pasar terpentingnya di Eropa. Kasus ini menjadi ujian krusial bagi efektivitas regulasi internet modern: apakah hukum negara mampu menundukkan raksasa teknologi yang beroperasi tanpa batas, ataukah platform digital akan terus mendikte norma sosial demi keuntungan komersial?