Amerika Serikat Desak Google Jual Chrome untuk Hindari Pasal Anti Monopoli
Jum'at, 22 November 2024 - 05:57 WIB
loading...
Google Chrome . FOTO/ DAILY
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat mendesak Google untuk menjual Chrome untuk menghidari tuduhan melakukan monopoli bisnis.
BACA JUGA - China Keluarkan Jurus Anti-Monopoli yang Menargetkan Raksasa Teknologinya
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal tersebut dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar dan kemungkinan mengharuskan Google untuk menjual Android.
Pejabat antimonopoli mengatakan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa menjual Android jika upaya hukum yang diusulkan tidak mencegahnya mengeksploitasi kendalinya atas sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google di internet.
- Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tidak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelah putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada pasar mesin pencari, telah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengatakan pejabat Departemen Kehakiman "memilih untuk mendorong agenda intervensionis radikal".
Walker mengatakan solusi ini "akan merusak sejumlah produk Google" dan merusak investasi perusahaan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan.
"Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang melampaui batas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan merugikan konsumen, pengembang, dan usaha kecil Amerika -- dan membahayakan kepemimpinan ekonomi dan teknologi global Amerika," tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok industri Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai "fantastis" dan bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jika Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang berpotensi menyeret kasus tersebut ke Mahkamah Agung AS.
BACA JUGA - China Keluarkan Jurus Anti-Monopoli yang Menargetkan Raksasa Teknologinya
Dalam eskalasi tindakan keras antimonopoli besar-besaran terhadap raksasa internet tersebut, sebuah dokumen pengadilan yang diajukan oleh Departemen Kehakiman AS mendesak dilakukannya perombakan Google.
Proposal tersebut dilaporkan mencakup pelarangan kesepakatan Google untuk menjadi mesin pencari default pada telepon pintar dan kemungkinan mengharuskan Google untuk menjual Android.
Pejabat antimonopoli mengatakan bahwa raksasa teknologi itu harus dipaksa menjual Android jika upaya hukum yang diusulkan tidak mencegahnya mengeksploitasi kendalinya atas sistem operasi seluler Android.
Ia mengusulkan solusi untuk menghilangkan apa yang dianggapnya sebagai cengkeraman monopoli Google di internet.
- Mengakhiri kesepakatan pencarian default: Google tidak akan lagi diizinkan membayar perusahaan seperti Apple untuk menjadikan mesin pencarinya sebagai default pada perangkat.
Rekomendasi DOJ ini muncul setelah putusan pada bulan Agustus oleh Hakim Amit Mehta yang memutuskan bahwa Google dengan mempertahankan monopoli pada pasar mesin pencari, telah melanggar hukum.
Mengecam usulan pemerintah AS, presiden urusan global Google Kent Walker mengatakan pejabat Departemen Kehakiman "memilih untuk mendorong agenda intervensionis radikal".
Walker mengatakan solusi ini "akan merusak sejumlah produk Google" dan merusak investasi perusahaan dalam teknologi seperti kecerdasan buatan.
"Pendekatan DOJ akan mengakibatkan tindakan pemerintah yang melampaui batas yang belum pernah terjadi sebelumnya yang akan merugikan konsumen, pengembang, dan usaha kecil Amerika -- dan membahayakan kepemimpinan ekonomi dan teknologi global Amerika," tambahnya.
Sementara itu, Adam Kovacevich, kepala kelompok industri Chamber of Progress, menolak tuntutan pemerintah sebagai "fantastis" dan bertentangan dengan standar hukum.
Bahkan jika Hakim memerintahkan pembubaran Google, jalan ke depannya masih panjang. Google diperkirakan akan mengajukan banding, yang berpotensi menyeret kasus tersebut ke Mahkamah Agung AS.
(wbs)
Lihat Juga :
