AS Kembali Jegal TikTok, Ini Alasannya

BEIJING - TikTok, platform video pendek dengan sekitar 1,6 miliar pengguna di seluruh dunia dan 170 juta di Amerika Serikat (AS), masih menjadi pusat ketegangan geopolitik antara AS dan China.



Seperti dilansir dari Anadolu Agency, platform tersebut, yang dimiliki oleh perusahaan induk China, ByteDance, sedang diselidiki karena pemerintah AS akan melarangnya karena masalah keamanan nasional.

Pada bulan Januari, pemerintahan Joe Biden diperkirakan akan memberlakukan larangan terhadap TikTok kecuali ByteDance menjual platform tersebut ke entitas non-China.

TikTok telah mengajukan gugatan terhadap Departemen Kehakiman AS, dalam upaya untuk terus beroperasi di negara tersebut.

Kedua belah pihak tetap teguh dalam argumen masing-masing saat pertarungan hukum berlangsung.

Kali ini China berupaya agar AS tidak unggul dalam bidang teknologi canggih dan mendapatkan manfaat atasnya. Hal yang menjadi ancaman kerja dan keamanan nasional, dalam perspektif China.

Surat kabar Financial Times melaporkan China telah memperkenalkan panduan untuk menghapus mikroprosesor Amerika – yaitu Intel dan AMD – dari komputer pribadi dan server pemerintah.

Panduan itu juga berusaha mengesampingkan sistem operasi Windows dan perangkat lunak database buatan luar negeri dan lebih memilih opsi dalam negeri, kata laporan tersebut.

Instansi pemerintah di atas tingkat kotapraja telah diminta untuk memasukkan kriteria yang membutuhkan prosesor dan sistem operasi yang "aman dan dapat diandalkan" ketika melakukan pembelian, kata laporan itu lebih jauh.

Menurut penelusuran kantor berita Reuters, Kementerian Perindustrian China pada akhir Desember lalu mengeluarkan pernyataan tentang tiga daftar terpisah CPU, sistem operasi dan database terpusat yang dianggap "aman dan dapat diandalkan" selama tiga tahun setelah tanggal publikasi, semuanya dari perusahaan-perusahaan China.

Kantor Informasi Dewan Negara, yang menangani pertanyaan media untuk Dewan Kabinet China, belum menanggapi permintaan komentar melalui faks. Demikian pula Intel dan AMD.

Amerika memang ingin meningkatkan produksi semikonduktor dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada China dan Taiwan lewat kebijakan CHIPS 2022 dan Undang-Undang Sains.