Kalah Bersaing, Drone DJI Bakal Dilarang Masuk Amerika
Selasa, 18 Juni 2024 - 11:08 WIB
loading...
A
A
A
6% saham DJI berada di tangan perusahaan milik China. Ini menimbulkan kekhawatiran, dianggap berdampak pada risiko keamanan nasional. Dan tentu saja, ada kekhawatiran yang lebih nyata bagi anggota parlemen AS bahwa kesuksesan DJI akan terus memperkuat ekonomi China.
Elise Stefanik, perwakilan Partai Republik dari New York yang mensponsori undang-undang anti-DJI, menyebut “DJI membawa risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima, dan sudah saatnya drone buatan China Komunis disingkirkan dari Amerika."
Ironisnya, militer dan kepolisian AS sudah menggunakan drone dalam penegakan hukum. Produk DJI juga telah digunakan dalam perang Rusia melawan Ukraina.
Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, bersama dengan sejumlah undang-undang hewan peliharaan dan pokok budaya lainnya, ada dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun ini.
NDAA sendiri harus disahkan setiap tahun. Parlemen AS telah mengesahkan RUU tersebut, termasuk Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, dan sekarang kita menunggu Senat untuk meloloskannya. Sehingga keduanya dapat digabungkan dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden.
Elise Stefanik, perwakilan Partai Republik dari New York yang mensponsori undang-undang anti-DJI, menyebut “DJI membawa risiko keamanan nasional yang tidak dapat diterima, dan sudah saatnya drone buatan China Komunis disingkirkan dari Amerika."
Ironisnya, militer dan kepolisian AS sudah menggunakan drone dalam penegakan hukum. Produk DJI juga telah digunakan dalam perang Rusia melawan Ukraina.
Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, bersama dengan sejumlah undang-undang hewan peliharaan dan pokok budaya lainnya, ada dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun ini.
NDAA sendiri harus disahkan setiap tahun. Parlemen AS telah mengesahkan RUU tersebut, termasuk Undang-Undang Penanggulangan Drone PKC, dan sekarang kita menunggu Senat untuk meloloskannya. Sehingga keduanya dapat digabungkan dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Biden.
Lihat Juga :
