Inggris Minta Teknologi AI Bisa Memverifikasi Umur Penikmat Video Porno
Rabu, 06 Desember 2023 - 16:41 WIB
loading...
Melindungi anak-anak, Inggris minta teknologi AI bisa memverifikasi umur. FOTO/ DAILY
A
A
A
LONDON - Inggris mengusulkan pedoman pemeriksaan usia baru untuk melindungi anak-anak mengakses pornografi online, termasuk menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menentukan apakah pengguna sudah cukup umur.
BACA JUGA - Film Porno Ilegal di Indonesia, Ini Alasannya
Undang-Undang Keamanan Online yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah mewajibkan situs dan aplikasi yang menampilkan atau memublikasikan konten pornografi untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dapat mengakses pornografi di layanan mereka.
Seperti dilansir dari Reuters, Rabu, (6/12/2023), penelitian yang dilakukan oleh Kantor Komisaris Anak di Inggris menunjukkan bahwa rata-rata anak pertama kali melihat pornografi online pada usia 13 tahun, sementara hampir seperempatnya menemukannya pada usia 11 tahun dan satu dari 10 anak pertama kali melihatnya pada usia 9 tahun.
“Terlepas dari pendekatan mereka, kami berharap semua layanan menawarkan perlindungan kepada anak-anak dari paparan pornografi dan menjaga hak privasi dan kebebasan bagi orang dewasa untuk mengakses konten,” kata Chief Executive Officer Ofcom, Melanie Dawes.
Regulator mengusulkan penggunaan AI untuk menganalisis karakteristik penonton melalui perintah untuk mengambil foto selfie di perangkat dan mengunggahnya di situs tertentu.
Badan pengawas tersebut mengatakan pedoman yang diusulkan juga mencakup pencocokan identifikasi foto yang mengharuskan pengguna mengunggah foto pada paspor atau SIM untuk membuktikan usia dan verifikasi kartu kredit mereka.
Proposal lainnya adalah perbankan terbuka, di mana pengguna dapat memberikan izin kepada bank mereka untuk berbagi informasi dengan situs porno online untuk memverifikasi bahwa mereka berusia di atas 18 tahun.
Institute of Economic Affairs, sebuah lembaga pemikir pasar bebas, mengatakan verifikasi usia wajib mengancam privasi konsumen dan dapat membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan dengan meningkatkan jumlah data sensitif yang disimpan oleh pihak ketiga.
Namun regulator mengatakan metode yang lebih lemah seperti pernyataan usia mandiri, metode pembayaran online yang tidak mengharuskan seseorang berusia 18 tahun dan penyangkalan atau peringatan, tidak lagi memenuhi standar dalam pedoman barunya.
Ofcom mengatakan pihaknya berharap untuk menerbitkan panduan lengkap tentang masalah ini pada awal tahun 2025.
BACA JUGA - Film Porno Ilegal di Indonesia, Ini Alasannya
Undang-Undang Keamanan Online yang baru-baru ini disahkan oleh pemerintah mewajibkan situs dan aplikasi yang menampilkan atau memublikasikan konten pornografi untuk memastikan bahwa anak-anak tidak dapat mengakses pornografi di layanan mereka.
Seperti dilansir dari Reuters, Rabu, (6/12/2023), penelitian yang dilakukan oleh Kantor Komisaris Anak di Inggris menunjukkan bahwa rata-rata anak pertama kali melihat pornografi online pada usia 13 tahun, sementara hampir seperempatnya menemukannya pada usia 11 tahun dan satu dari 10 anak pertama kali melihatnya pada usia 9 tahun.
“Terlepas dari pendekatan mereka, kami berharap semua layanan menawarkan perlindungan kepada anak-anak dari paparan pornografi dan menjaga hak privasi dan kebebasan bagi orang dewasa untuk mengakses konten,” kata Chief Executive Officer Ofcom, Melanie Dawes.
Regulator mengusulkan penggunaan AI untuk menganalisis karakteristik penonton melalui perintah untuk mengambil foto selfie di perangkat dan mengunggahnya di situs tertentu.
Badan pengawas tersebut mengatakan pedoman yang diusulkan juga mencakup pencocokan identifikasi foto yang mengharuskan pengguna mengunggah foto pada paspor atau SIM untuk membuktikan usia dan verifikasi kartu kredit mereka.
Proposal lainnya adalah perbankan terbuka, di mana pengguna dapat memberikan izin kepada bank mereka untuk berbagi informasi dengan situs porno online untuk memverifikasi bahwa mereka berusia di atas 18 tahun.
Institute of Economic Affairs, sebuah lembaga pemikir pasar bebas, mengatakan verifikasi usia wajib mengancam privasi konsumen dan dapat membuat mereka rentan terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan dengan meningkatkan jumlah data sensitif yang disimpan oleh pihak ketiga.
Namun regulator mengatakan metode yang lebih lemah seperti pernyataan usia mandiri, metode pembayaran online yang tidak mengharuskan seseorang berusia 18 tahun dan penyangkalan atau peringatan, tidak lagi memenuhi standar dalam pedoman barunya.
Ofcom mengatakan pihaknya berharap untuk menerbitkan panduan lengkap tentang masalah ini pada awal tahun 2025.
(wbs)
Lihat Juga :
