35 Juta Data Paspor yang Bocor Hampir Pasti Benar, Penyebab Belum Diketahui

“Tim teknis BSSN bersama tim teknis Kemenkumham sedang melakukan asistensi penanganan insiden, validasi dan investigasi atas dugaan insiden kebocoran data paspor WNI," kata Ariandi.

Selain investigasi data, BSSN dan Kemenkumham juga menjalankan beberapa langkah mitigasi risiko sehingga data yang saat ini ada tetap terjaga dan tidak mengganggu layanan terkait. Di samping itu, BSSN mengimbau pada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk tetap siaga dan menjaga keamanan di ruang digital.

"BSSN mengimbau kepada seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik, Pengendali Data Pribadi, dan Subjek Data Pribadi untuk senantiasa meningkatkan keamanan data pribadi dan sistem elektronik yang dioperasikan," lanjut Ariandi.

Selain Kemenkumham, BSSN juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, di antaranya tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) Kemenkominfo, CSIRT Kemenkumham, Pusdatin Kemenkumham, serta Direktorat Jenderal Imigrasi.

Data Pribadi Dijual dengan Harga Murah

Informasi dugaan kebocoran data imigrasi diterima Kominfo pada Rabu (5/7). Setelah itu, Kementerian Kominfo mengklaim sudah menurunkan tim investigasi dan melakukan penanganan.

Kabar kebocoran data pasopor pertama kali diungkap oleh pengamat ruang digital Teguh Aprianto, yang mana data-data tersebut disebut dijual bebas di situs gelap dengan harga yang murah.

Dalam postingannya di Twitter, Teguh memaparkan bahwa data yang bocor dijual seharga USD10 ribu atau setara Rp150 jutaan. Adapun data yang bocor mencakup nomor paspor, tanggal berlaku paspor, nama lengkap, tanggal lahir, hingga jenis kelamin.