Data Rakyat Dicuri Lewat KPU, Pengamat Minta Pemerintah Lebih Terbuka

JAKARTA - Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilaporkan bocor dan berhasil diretas oleh hacker. Kabar kebocoran ini diungkap pertama kali oleh akun Twitter @underthebreach.

Menanggapi hal tersebut, perusahaan riset dan keamanan siber Kaspersky melalui General Manager Untuk Asia Tenggara Yeo Siang Tiong, mengatakan, data pemilu menjadi sasaran empuk pagi para hacker. BACA JUGA- Keamanan Internet RI Dibuat Tak Berdaya, Ini Sepak Terjang Under The Breach

Sebab data tersebut menjadi bagian sangat penting dan kritikal bagi seluruh negara secara global.



Lebih lanjut, ia menyebut, pengamanan data pemilu mulai dari proses menyalurkan hingga penyimpanan menjadi tantangan bagi seluruh dunia. Baca juga; Manfaatkan COVID-19 untuk Hadirkan Jajaran Motor Baru, Suzuki Untung Telak

"Karena dua faktor, pertama, beragamnya sistem yang dikelola seara lokal dan kedua adalah legacy machine yang tidak dirancang untUk dunia yang terhubung," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/5/2020)

Oleh karena itu, ia menyarankan negara untuk membangun kepercayaan pada rakyatnya. Hal terpenting yang bisa dilakukan adalah mendorong transparansi dalam sistem.

Menurutnya, ini juga berarti membuka kemungkinan untuk audit terbuka yang dapat disaksikan oleh masyarakat dan menunjukkan bahwa pemilu adalah sesuatu yang ditanggapi dengan serius.

Selain itu, negara juga dapat melibatkan para ahli atau pekerja di sektor keamanan untuk menyumbangkan wawasan dan pengetahuan mereka dalam menilai risiko dan menambal kemungkinan celah keamanan.

“Untuk menjamin transparansi, meningkatkan kepercayaan, dan memperbarui sistem pemilihan akan membutuhkan kolaborasi terbuka di antara organisasi publik dan swasta," pungkasnya