Kasihan Trump, Kalah Pilpres Kehilangan Perlindungan Khusus dari Twitter
Senin, 09 November 2020 - 03:51 WIB
Presiden AS, Donald Trump, kembali ke Gedung Putih setelah media menyatakan calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden, akan menjadi pemenang Pilpres AS 2020. Reuters/Carlos Barria
WASHINGTON - Presiden AS , Donald Trump , akan tunduk pada aturan Twitter sama seperti pengguna lainnya. Hak perlindungan khusus dari Twitter dicabut begitu Presiden AS terpilih, Joe Biden, menjabat pada 20 Januari 2021.
Hal ini dikonformasi langsung oleh perusahaan raksasa media sosial tersebut, pekan ini. Twitter menempatkan pemberitahuan "kepentingan publik" pada beberapa tweet yang melanggar aturan dari "pemimpin dunia", tapi cuitannya tidak akan dihapus. (Baca juga: Belum Menyerah, Trump Klaim Menangkan 71 Juta Suara )
Tweet semacam itu biasanya datang dari kandidat politik dan pejabat terpilih, atau pemerintah yang disembunyikan oleh peringatan. Twitter pun mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan mereka.
Tetapi perusahaan, mengatakan, perlakuan ini tidak berlaku bagi mantan pemegang jabatan. "Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini (pejabar negara)," kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan.
Mereka telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke tweet dari akun @realDonaldTrump, termasuk sejak pemilu hari Selasa yang membuat tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Di bawah kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada bulan Januari, posting-an Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook.
Kebijakan online Facebook menyatakan itu mendefinisikan politisi, yang postingan-nya dikecualikan dari pemeriksaan fakta, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, pemegang jabatan saat ini, dan anggota kabinet, bersama dengan partai politik dan pemimpin mereka.
Dikatakan "mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat terus dicakup oleh program pengecekan fakta pihak ketiga kami". Hanya Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana mereka akan memperlakukan akun Trump. (Baca juga: Tesla Sukses Besar Jualan Miras Teslaquila, Harganya Rp3,5 Juta )
Hal ini dikonformasi langsung oleh perusahaan raksasa media sosial tersebut, pekan ini. Twitter menempatkan pemberitahuan "kepentingan publik" pada beberapa tweet yang melanggar aturan dari "pemimpin dunia", tapi cuitannya tidak akan dihapus. (Baca juga: Belum Menyerah, Trump Klaim Menangkan 71 Juta Suara )
Tweet semacam itu biasanya datang dari kandidat politik dan pejabat terpilih, atau pemerintah yang disembunyikan oleh peringatan. Twitter pun mengambil tindakan untuk membatasi jangkauan mereka.
Tetapi perusahaan, mengatakan, perlakuan ini tidak berlaku bagi mantan pemegang jabatan. "Kerangka kebijakan ini berlaku untuk para pemimpin dunia saat ini dan kandidat untuk jabatan, dan bukan warga negara saat mereka tidak lagi memegang posisi ini (pejabar negara)," kata juru bicara Twitter dalam sebuah pernyataan.
Mereka telah menambahkan beberapa peringatan dan label ke tweet dari akun @realDonaldTrump, termasuk sejak pemilu hari Selasa yang membuat tuduhan penipuan suara yang tidak berdasar.
Di bawah kebijakan Facebook, tampaknya setelah Biden menjabat pada bulan Januari, posting-an Trump juga tidak lagi dikecualikan dari peninjauan oleh mitra pemeriksa fakta pihak ketiga Facebook.
Kebijakan online Facebook menyatakan itu mendefinisikan politisi, yang postingan-nya dikecualikan dari pemeriksaan fakta, sebagai kandidat yang mencalonkan diri, pemegang jabatan saat ini, dan anggota kabinet, bersama dengan partai politik dan pemimpin mereka.
Dikatakan "mantan kandidat untuk jabatan atau mantan pejabat terus dicakup oleh program pengecekan fakta pihak ketiga kami". Hanya Facebook tidak menjawab pertanyaan Reuters tentang bagaimana mereka akan memperlakukan akun Trump. (Baca juga: Tesla Sukses Besar Jualan Miras Teslaquila, Harganya Rp3,5 Juta )
(iqb)
tulis komentar anda