DJI Tuduh AS Tanpa Malu Jiplak Teknologi Drone Militer China
Selasa, 22 Oktober 2024 - 10:30 WIB
Drone Militer China. FOTO/ SCMP
BEIJING - DJI perusahaan drone menggugat Departemen Pertahanan Amerika Serikat, karena memasukkan perusahaan tersebut ke dalam daftar yang melabelinya sebagai perusahaan milik militer China.
DJI sendiri menyatakan telah mencoba menghubungi Amerika Serikat terkait masalah ini selama lebih dari 16 bulan, namun tidak berhasil.
Karena tidak ada alternatif lain, kini DJI mengajukan gugatan dan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Federal.
DJI sendiri menegaskan bahwa mereka tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok, dan pelabelan ini berdampak pada bisnis mereka.
DJI sebelumnya masuk dalam daftar tersebut pada tahun 2022, sehingga membuat berbagai perusahaan dan organisasi AS tidak dapat bekerja sama atau bertransaksi dengan perusahaan yang ada dalam daftar tersebut.
China sendiri memiliki rencana yang tengah dijalankan. Negara tersebut merupakan produsen drone komersial terbesar di dunia.
Dalam sebuah pengarahan menyusul pernyataan Paparo kepada the Post, Beijing memperingatkan Washington bahwa mereka tengah melakukan perbuatan yang berisiko.
“Mereka yang berteriak untuk mengubah negara lain menjadi neraka haruslah menjadi pihak bersiap untuk terbakar di neraka,” ujar Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China seperti dilansir dari SCMP.
“Tentara Pembebasan Rakyat [China] mampu melawan dan memenangkan dengan menggagalkan intervensi eksternal dan menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah kami. Kami tidak mempan dengan ancaman dan intimidasi,” tambah Wu.
Upaya China untuk mengembangkan penggunaan drone telah diperkuat oleh komitmen Xi Jinping pada pengembangan teknologi dan modernisasi di sektor militer, ungkap para analis.
DJI sendiri menyatakan telah mencoba menghubungi Amerika Serikat terkait masalah ini selama lebih dari 16 bulan, namun tidak berhasil.
Karena tidak ada alternatif lain, kini DJI mengajukan gugatan dan membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan Federal.
DJI sendiri menegaskan bahwa mereka tidak dimiliki atau dikendalikan oleh militer Tiongkok, dan pelabelan ini berdampak pada bisnis mereka.
DJI sebelumnya masuk dalam daftar tersebut pada tahun 2022, sehingga membuat berbagai perusahaan dan organisasi AS tidak dapat bekerja sama atau bertransaksi dengan perusahaan yang ada dalam daftar tersebut.
China sendiri memiliki rencana yang tengah dijalankan. Negara tersebut merupakan produsen drone komersial terbesar di dunia.
Dalam sebuah pengarahan menyusul pernyataan Paparo kepada the Post, Beijing memperingatkan Washington bahwa mereka tengah melakukan perbuatan yang berisiko.
“Mereka yang berteriak untuk mengubah negara lain menjadi neraka haruslah menjadi pihak bersiap untuk terbakar di neraka,” ujar Kolonel Senior Wu Qian, juru bicara Kementerian Pertahanan China seperti dilansir dari SCMP.
“Tentara Pembebasan Rakyat [China] mampu melawan dan memenangkan dengan menggagalkan intervensi eksternal dan menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah kami. Kami tidak mempan dengan ancaman dan intimidasi,” tambah Wu.
Upaya China untuk mengembangkan penggunaan drone telah diperkuat oleh komitmen Xi Jinping pada pengembangan teknologi dan modernisasi di sektor militer, ungkap para analis.
(wbs)
tulis komentar anda