Ganjar-Mahfud Siapkan Digitalisasi Birokrasi untuk Berantas Korupsi di Indonesia, Ini 3 Manfaat Digitalisasi!
Sabtu, 18 November 2023 - 16:52 WIB
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berencana untuk melaksanakan digitalisasi birokrasi secara merata apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024. (Foto: MPI)
JAKARTA - Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berencana untuk melaksanakan digitalisasi birokrasi secara merata apabila berhasil memenangkan Pilpres 2024.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim, menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi menjadi keharusan yang tidak dapat dihindari dalam perjalanan menuju era 5.0.
"Pergerakan manusia, barang, dan bisnis yang semakin cepat menuntut pelayanan yang dapat sejajar dengan perkembangan tersebut," kata Chiko kepada wartawan pada Kamis (16/11).
Chiko menjelaskan tiga fokus utama dari program tersebut, yaitu mengubah paradigma birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan birokrasi selama ini dikenal lambat dan rumit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dengan digitalisasi, tidak hanya akan meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat dilayani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pertemuan tatap muka langsung yang biasanya memakan waktu dan melibatkan jarak yang cukup jauh, baik bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Dengan demikian, akan terbentuk paradigma baru yang lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Chiko menyatakan bahwa melalui digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud MD memiliki tujuan untuk mengurangi angka korupsi hingga mencapai titik nol. Ia menekankan bahwa sistem yang terintegrasi seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement akan mempermudah proses pengambilan keputusan. "Peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam manajemen sumber daya pemerintah diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi," ujar Chiko.
Chiko juga menambahkan bahwa digitalisasi birokrasi membawa dampak positif dengan meminimalkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, digitalisasi ini merampingkan proses komunikasi antara warga yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan pihak yang menyediakan informasi dan layanan. "Hal ini sangat penting karena memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, serta informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan sebagainya," paparnya.
Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim, menegaskan bahwa digitalisasi birokrasi menjadi keharusan yang tidak dapat dihindari dalam perjalanan menuju era 5.0.
"Pergerakan manusia, barang, dan bisnis yang semakin cepat menuntut pelayanan yang dapat sejajar dengan perkembangan tersebut," kata Chiko kepada wartawan pada Kamis (16/11).
Chiko menjelaskan tiga fokus utama dari program tersebut, yaitu mengubah paradigma birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan birokrasi selama ini dikenal lambat dan rumit dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dengan digitalisasi, tidak hanya akan meningkatkan jumlah masyarakat yang dapat dilayani, tetapi juga meningkatkan efisiensi dengan mengurangi pertemuan tatap muka langsung yang biasanya memakan waktu dan melibatkan jarak yang cukup jauh, baik bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Dengan demikian, akan terbentuk paradigma baru yang lebih efektif dan efisien," ujarnya.
Chiko menyatakan bahwa melalui digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud MD memiliki tujuan untuk mengurangi angka korupsi hingga mencapai titik nol. Ia menekankan bahwa sistem yang terintegrasi seperti e-budgeting, e-planning, dan e-procurement akan mempermudah proses pengambilan keputusan. "Peningkatan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam manajemen sumber daya pemerintah diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan korupsi," ujar Chiko.
Chiko juga menambahkan bahwa digitalisasi birokrasi membawa dampak positif dengan meminimalkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, digitalisasi ini merampingkan proses komunikasi antara warga yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan pihak yang menyediakan informasi dan layanan. "Hal ini sangat penting karena memastikan bahwa masyarakat selalu mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, serta informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan sebagainya," paparnya.
tulis komentar anda