Kaskus: Jangan Sampai e-Commerce Asing Berkuasa di Tanah Air
Kamis, 26 Februari 2015 - 16:54 WIB
Kaskus: Jangan Sampai e-Commerce Asing Berkuasa di Tanah Air
A
A
A
JAKARTA - Maraknya situs online asing yang masuk ke Tanah Air menimbulkan permasalahan baru. Mereka berkuasa dengan mengeruk keuntungan di Tanah Air.
Melihat lemahnya kontrol dari pemerintah Indonesia terhadap bisnis online, sudah saatnya negeri ini bergerak menyelamatkan devisa negara yang diangkut ke luar negeri.
Hal ini disampaikan Founder & Chief Community Officer Kaskus, Andrew Darwis.
"Pemerintah juga saat ini sudah mulai terbuka, kita berbicara, berdiskusi dengan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) sudah, Kemendag (Kementerian Perdagangan) sudah, dan sekarang ini juga sudah diskusi sama Kepala Badan Ekonomi Kreatif," ujarnya
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah diberikan amanah. "Jangan sampai pelaku e-Commerce asing menguasai di Tanah Air, jadi memang sudah ada perintah langsung dari Presiden," kata Andrew kepada awak media, di Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Dia menuturkan kembali, pihaknya hanya bisa mengawal. Dan mau tidaknya pemerintah mendengar masukan para pelaku e-Commerce tentang kebijakan ke depannya, semua dikembalikan lagi ke pemerintah. "Tapi untungnya pemerintah mau mendengarkan masukan dan saran apa sih kesusahan dan apa yang mesti kita bantu untuk e-Commerce ini," ungkap Andrew.
Melihat lemahnya kontrol dari pemerintah Indonesia terhadap bisnis online, sudah saatnya negeri ini bergerak menyelamatkan devisa negara yang diangkut ke luar negeri.
Hal ini disampaikan Founder & Chief Community Officer Kaskus, Andrew Darwis.
"Pemerintah juga saat ini sudah mulai terbuka, kita berbicara, berdiskusi dengan Kemenkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) sudah, Kemendag (Kementerian Perdagangan) sudah, dan sekarang ini juga sudah diskusi sama Kepala Badan Ekonomi Kreatif," ujarnya
Dia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi), sudah diberikan amanah. "Jangan sampai pelaku e-Commerce asing menguasai di Tanah Air, jadi memang sudah ada perintah langsung dari Presiden," kata Andrew kepada awak media, di Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Dia menuturkan kembali, pihaknya hanya bisa mengawal. Dan mau tidaknya pemerintah mendengar masukan para pelaku e-Commerce tentang kebijakan ke depannya, semua dikembalikan lagi ke pemerintah. "Tapi untungnya pemerintah mau mendengarkan masukan dan saran apa sih kesusahan dan apa yang mesti kita bantu untuk e-Commerce ini," ungkap Andrew.
(dyt)
