BRTI: Regulasi IT Tak Berpihak Investor
Selasa, 09 September 2014 - 20:45 WIB
BRTI: Regulasi IT Tak Berpihak Investor
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah dianggap tidak serius memberikan dukungan terhadap investor-investor di bidang IT. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Badan Regulasi Teknologi Indonesia (BRTI), Nonot Harsono.
“Regulasi pemerintah masih belum jelas. Banyak investor IT yang mempertanyakan ketentuan yang berlaku,” ucapnya dalam acara bedah buku "Telekomunikasi untuk Kemakmuran Bangsa" di ITS, Surabaya kemarin.
Nonot menilai, campur tangan pemerintah terhadap kemajuan industri IT dalam negeri sangat minim. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi yang telah dikeluarkan yang tidak mendukung terhadap perkembangan industri tersebut.
Menurutnya, harusnya IT menjadi salah satu sektor yang mampu menjembatani kesenjangan antardaerah. Karena dengan terbukanya akses IT, maka daerah bisa mengangkat potensi ekonomi yang dimiliki. Dan pemerintah memberikan dukungan penuh melalui pembentukan regulasi yang berpihak kepada investor.
Dukungan itu misalnya dengan membatasi investor yang membangun jaringan Viber Optic (VO) di satu lokasi atau daerah. Sehingga investor lain yang ingin masuk dan bermain di daerah yang sama tidak harus membangun infrastruktur VO sendiri, cukup dengan membayar kepada investor pertama untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut dan digunakan secara bersama.
Pembatasan tersebut membuat pemerintah lindungi investasi mereka dan juga meminimalisasi persaingan yang tidak sehat. ''Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1/2010 tentang jaringan telekomunikasi jumlah pengusaha yang membangun fasilitas IT justru tidak dibatasi. Inikan menjadi persoalan,” ujarnya.
“Regulasi pemerintah masih belum jelas. Banyak investor IT yang mempertanyakan ketentuan yang berlaku,” ucapnya dalam acara bedah buku "Telekomunikasi untuk Kemakmuran Bangsa" di ITS, Surabaya kemarin.
Nonot menilai, campur tangan pemerintah terhadap kemajuan industri IT dalam negeri sangat minim. Hal ini tercermin dalam beberapa regulasi yang telah dikeluarkan yang tidak mendukung terhadap perkembangan industri tersebut.
Menurutnya, harusnya IT menjadi salah satu sektor yang mampu menjembatani kesenjangan antardaerah. Karena dengan terbukanya akses IT, maka daerah bisa mengangkat potensi ekonomi yang dimiliki. Dan pemerintah memberikan dukungan penuh melalui pembentukan regulasi yang berpihak kepada investor.
Dukungan itu misalnya dengan membatasi investor yang membangun jaringan Viber Optic (VO) di satu lokasi atau daerah. Sehingga investor lain yang ingin masuk dan bermain di daerah yang sama tidak harus membangun infrastruktur VO sendiri, cukup dengan membayar kepada investor pertama untuk bisa menggunakan fasilitas tersebut dan digunakan secara bersama.
Pembatasan tersebut membuat pemerintah lindungi investasi mereka dan juga meminimalisasi persaingan yang tidak sehat. ''Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 1/2010 tentang jaringan telekomunikasi jumlah pengusaha yang membangun fasilitas IT justru tidak dibatasi. Inikan menjadi persoalan,” ujarnya.
(aww)
